Radar KalbarRadar Kalbar
  • Home
  • Indeks
  • Kalbar
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ragam
  • Lainnya
    • Hukum
    • Olah Raga
    • Gaya Hidup
    • Bisnis
    • Figur
    • Tekno
    • Entertainment
Radar KalbarRadar Kalbar
  • Kapuas Hulu
  • Kayong Utara
  • Ketapang
  • Kubu Raya
  • Landak
  • Melawi
  • Mempawah
  • Pontianak
  • Sambas
  • Sanggau
  • Sekadau
  • Singkawang
  • Sintang
Pencarian
  • Home
  • Indeks
  • Kalbar
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ragam
  • Hukum
  • Olah Raga
  • Gaya Hidup
  • Bisnis
  • Figur
  • Tekno
  • Entertainment
Radar Kalbar > Indeks > Kalbar > Pontianak > Terkuaknya Kasus Aseng, Pengamat Sebut Lemahnya Pengawasan APH di Kalbar
Pontianak

Terkuaknya Kasus Aseng, Pengamat Sebut Lemahnya Pengawasan APH di Kalbar

Last updated: 22/05/2026 22:37
22/05/2026
Pontianak
Share

FOTO : ilustrasi [ Ai ]

Pewarta : Tim liputan | Editor/publisher : Admin radarkalbar.com

PONTIANAK – Terkuaknya kasus dugaan korupsi tata kelola bauksit yang menyeret PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) dan pengusaha tambang Sudianto alias Aseng menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan.

Penangkapan yang dilakukan langsung oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dinilai menjadi tamparan keras bagi penegakan hukum di Kalimantan Barat.

Pengamat hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar menilai, terbongkarnya kasus yang diduga berlangsung sejak 2017 hingga 2025 tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan serta kinerja aparat penegak hukum (APH) di daerah.

“Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin aktivitas yang diduga merugikan negara dalam skala besar dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa tindakan berarti dari aparat di daerah,” ujarnya.

Menurut Herman, langkah Kejagung turun langsung dari Jakarta seharusnya menjadi alarm serius bagi seluruh institusi penegak hukum di Kalbar. Ia menilai, peristiwa ini tidak cukup hanya berhenti pada penangkapan pelaku usaha, tetapi harus diikuti evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan penindakan di sektor pertambangan.

Ia juga menyoroti kemungkinan adanya konflik kepentingan maupun lemahnya integritas pengawasan di lapangan, sehingga aktivitas yang diduga ilegal dapat berjalan dalam waktu lama.

Karena itu, Herman mendorong adanya audit investigatif secara transparan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk evaluasi koordinasi antarinstansi seperti Dinas ESDM, kepolisian, dan kejaksaan di tingkat daerah.

“Penegakan hukum harus objektif, independen, dan tidak boleh tunduk pada pengaruh korporasi atau kepentingan tertentu. Jika tidak ada pembenahan serius, maka kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum akan semakin menurun,” tegasnya.

Herman menambahkan, masyarakat Kalimantan Barat menginginkan adanya penegakan hukum yang tegas dan konsisten, sehingga daerah tidak terus-menerus bergantung pada intervensi aparat pusat untuk mengungkap persoalan besar di sektor sumber daya alam. [ red ]

Bagikan ini:

  • Bagikan pada Facebook(Membuka di jendela yang baru) Facebook
  • Bagikan ke X(Membuka di jendela yang baru) X
  • Bagikan ke WhatsApp(Membuka di jendela yang baru) WhatsApp
  • Kirim email tautan ke teman(Membuka di jendela yang baru) Surat elektronik
  • Bagikan ke Telegram(Membuka di jendela yang baru) Telegram
TAGGED:AsengDR Herman Hofi MunawarPT QSSTata Kelola Tambang
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link

Terpopuler Bulan Ini

Pengelolaan Solar Subsidi di Paloh Dibahas Bersama Nelayan dan HNSI

08/06/2026
Milyaran Rupiah Lenyap Semalam: Petani Keramba Mempawah Menjerit, Dinas Terkesan “Meraba-raba”
11/06/2026
HNSI Sambas Mediasi Nelayan Paloh dan SPBU, Penyaluran BBM Segera Kembali Normal
08/06/2026
Salahnya Dimana? Program MBG di Sanggau Malah Diwarnai Kenaikan Kasus Stunting
08/06/2026
Alami Pemadaman Massal, BPM Kalbar Desak Pimpinan PLN Dicopot dan Ancam Gelar Demonstrasi Besar
04/07/2026

Berita Menarik Lainnya

Buntut Pemadaman Listrik : Seribuan Massa BPM Kalbar Akan ‘Kepung’ Tiga Titik Vital PLN

11 jam lalu

Sah, Irjen Alberd Teddy Benhard Sianipar Resmi Jabat Kapolda Kalbar

05/07/2026

Dampak Pemadaman Bergilir, Aktivitas Masyarakat Terganggu, Wake : PLN Harus Beri Solusi Konkret, Bukan Sekadar Maaf..!

04/07/2026

KANNI Kalbar Desak PLN Transparan Soal Listrik Padam ‘Berjemaah’ di Sanggau hingga Mempawah dan Wilayah Lainnya

03/07/2026
AFM Printing
⁠Jl. Imam Bonjol No.54, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78243, Indonesia
0812-5012-1216

Terkait

  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Kebijakan Privasi
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Kebijakan Privasi

Regional

  • Kapuas Hulu
  • Kayong Utara
  • Ketapang
  • Kubu Raya
  • Landak
  • Melawi
  • Mempawah
  • Pontianak
  • Sambas
  • Sanggau
  • Sekadau
  • Singkawang
  • Sintang
  • Kapuas Hulu
  • Kayong Utara
  • Ketapang
  • Kubu Raya
  • Landak
  • Melawi
  • Mempawah
  • Pontianak
  • Sambas
  • Sanggau
  • Sekadau
  • Singkawang
  • Sintang