Oleh : Rosadi Jamani [ Ketua Satupena Kalimantan Barat ]
RAKYAT DIAM. Pemerintah bicara. Katanya, ini semua karena undang-undang. Undang-undang itu agung, tak bisa disentuh, tak bisa digugat.
Ia ada di atas sana, seperti dewa yang bersemayam di singgasana emas, jauh dari jangkauan tangan rakyat jelata.
Airlangga Hartarto berdiri di tengah sorot kamera. Tenang, penuh wibawa. “Ini bukan pemerintah,” katanya, “Ini undang-undang.
DPR yang memutuskan, hampir seluruh fraksi setuju, kecuali PKS.” Sebuah kalimat pendek, tapi dampaknya seperti angin kencang yang menyapu harapan kecil rakyat. Bukan pemerintah, tapi siapa?
Lalu mereka bicara tentang insentif. Bantuan pangan, katanya. Sepuluh kilo beras per bulan untuk 16 juta keluarga. Angka itu terdengar besar.
Tapi, di ujung dapur-dapur rakyat, nasi di piring tetap saja terasa sedikit. Apa yang akan mereka makan setelah dua bulan diskon listrik berakhir? Apa yang akan mereka tanggung setelah tarif 12 persen ini menghantam semua yang mereka sentuh?
Sri Mulyani melangkah ke depan, wajahnya datar, suaranya tenang, seolah semua ini adalah takdir yang harus diterima tanpa perlawanan.
“Ini adil,” katanya. Barang mewah akan kena pajak. Wagyu, kobe, salmon, listrik 3.500 VA.
Barang-barang yang, katanya, hanya disentuh oleh mereka yang punya lebih dari cukup. Tapi bagaimana dengan beras premium? Pendidikan premium? Listrik rumah tangga? Kata “mewah” mendadak terasa licik, seperti penghiburan kosong di tengah hujan tagihan.
Adil, katanya. Gotong royong, katanya. Tapi di sudut-sudut pasar, di tengah trotoar yang panas, rakyat bertanya-tanya. Apa itu gotong royong jika yang menggotong adalah kami, sementara yang menikmati adalah mereka?
Mereka bicara panjang lebar tentang pajak yang katanya untuk pembangunan. Tapi di mana pembangunan itu? Di jalan-jalan berlubang? Di gedung-gedung megah yang tak pernah kami masuki? Di kursi-kursi empuk tempat mereka memutuskan nasib kami sambil meneguk kopi mahal?
Januari akan datang, dan bersama itu, PPN 12 persen akan berdiri di depan pintu seperti tamu tak diundang. Tak ada yang bisa dilakukan selain membukakan pintu dan membiarkannya masuk.
Pemerintah akan berkata, “Ini untuk kebaikan kita semua.” Tapi di hati kecil, kita tahu, yang “kita” itu tidak pernah benar-benar termasuk kita.
Akhirnya, seperti biasa, rakyat akan belajar menerima. Sebab di negeri ini, tangis hanyalah hiburan sementara. Sementara kehidupan terus menuntut kita untuk bertahan.
Sebenarnya siapa yang patut disalahkan? Mungkin pertanyaan itu pun sudah lelah mencari jawabannya.
#camanewak
