FOTO : Bupati Sekadau, Aron saat menyampaikan Draft KUA PPAS APBD TA 2022 (Sutar)
Pewarta : Sutarjo
radarkalbar.com, SEKADAU – Ketua DPRD Sekadau, Radius Efendy memimpin Rapat Paripurna ke-VI masa persidangan ke III, Selasa (24/8/2021).
Rapat Paripurna ini beragendakan penyampaian Nota Pengantar KUA PPAS APBD tahun anggaran 2022.
Tampak mendampingi Ketua DPRD Sekadau, Radius Efendy, Wakil Ketua DPRD Sekadau, Handi dan Wakil Ketua DPRD Sekadau, Zainal.
Bupati Sekadau, Aron SH dalam sambutannya penyampaian nota pengantar KUA PPAS APBD tahun anggaran 2022 mengatakan saat ini kondisi keuangan negara masih dalam ketidakpastian yang luar biasa, pertumbuhan ekonom lambat akibat Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.
“Berbagai cara dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam proses penangganan covid-19, baik dengan cara PKM, dan dengan cara melakukan vaksin sampai ketingkat desa secara intensif,” ungkap Aron.
Pada tahun yang tidak ada kepastian akibat gempuran di pandemi covid-19, pemerintah daerah selalu memacu agar kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) bisa bangkit kembali agar pertumbuhan ekonomi bisa bangkit kembali.
“Sebab untuk saat ini hanya sektor UKM saja yang bisa mendongrak pertumbuhan ekonomi,” kata Aron.
Dikatakan Aron, harus diketahui bahwa kapasitas dana daerah serta kebutuhan dana memang masih bergantung pada transfer dari pemerintah Pusat. Jadi, semua kegiatan masih mengacu pada kebijakan pusat, misalnya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikendalikan oleh p
Pempus.
“Kebijakan pendapatan tahun 2021 Rp, 1,24 triliun ada peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sekitar 155 milyar, sedangkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 49.41 milyar terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, salah satu penyebabnya adalah masa pandemi covid-19,”katanya.
Hadir pada sidang paripurna tersebut, Kajari SEkadau, Dandim 1204 Sanggau, Kapolres Sekadau, serta seluruh kepala SKPD, Direktur RSUD, Direktur PDAM Tirta Meragun, serta para Camat se-Kabupaten Sekadau.
Editor : Antonius