Ketapang (radar-kalbar.com)-Kabupaten Ketapang sebagai penyelenggara rapat gelar pengawasan daerah dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi tahun 2019.
Kegiatan tersebut secara resmi di buka oleh Sekda H Farhan,SE, M Si mewakili Bupati Martin Rantan berlangsung di Hotel Aston Ketapang, (17/7/2019).
Saat itu dihadiri oleh para inspektur seluruh Kalimantan Barat, organisasi perangkat daerah (OPD) jajaran Pemkab Ketapang.
Selain itu juga menghadirkan nara sumber dari Inspektur Pengawas Daerah Polda Kalbar Kombes Pol Drs H Andi Musa, SH, Mb, Inspektur Provinsi Kalimantan Barat, Sekundus, S Sos, MM, Kepala Ombudsman RI perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Agus Priyadi, SH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak, Turiman Faturahman, SH, MH.
Membacakan sambutan tertulis Bupati Ketapang, Farhan mengatakan rapat gelar pengawasan daerah pemutahiran data tindak lanjut pengawasan bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah yang memenuhi rekomendasi dari hasil pemeriksaan kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan merupakan tolak ukur dari rangkaian kegiatan pengawasan.
“Pengawasan tidak akan efektif manakala tindak lanjut hasil pengawasan tidak terlaksana dengan baik, benar, konsekuen dan bertanggung jawab. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal dan memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan,” ungkapnya.
Ditambahkan, setiap APIP wajib memantau perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan baik intern dan ekstern maupun pengawasan masyarakat yang dapat mendorong pimpinan instansi untuk memperhatikan dan melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
“Keberhasilan tindak lanjut hasil pengawasan juga akan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap opini laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kabupaten ketapang berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 5 tahun berturut – turut sejak tahun 2015. Ini patut kita syukuri bahwa upaya mengoptimalkan pengawasan sudah berjalan semakin baik. Indikasi ini dapat dilihat dari pencapaian opini wajar tanpa pengecualian ( WTP ) yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat,” paparnya.
Keberhasilan ini bukanlah untuk berpuas diri namun sebagai cambuk untuk terus melakukan peningkatan upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara tuntas dan konsisten baik pemeriksaan internal maupun eksternal.
Rapat gelar pengawasan daerah yang diisi dengan diskusi panel kali ini mengusung tema ‘optimalisasi peran apip dalam meningkatkan pelayanan publik di provinsi Kalimantan Barat.
“ Hasil diskusi panel ini hendaknya memberikan sumbang saran yang konstruktif dalam menciptakan terwujudnya kepemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi, kabupaten-kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat,” pungkasnya.
sumber : humas pemkab ketapang/Heri Priyoko/ Darnaen.
