FOTO : Ketua BPM Kalbar, Gusti Edy [ ist ]
Pewarta/editor : admin radarkalbar.com
PONTIANAK [ radarkalbar.com ] – Dugaan permainan jalur distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Ketapang kini menuntut pembuktian hukum secara agresif.
Aparat Penegak Hukum (APH) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) didesak tidak sekadar mengawasi angka di atas kertas, melainkan wajib melakukan audit fisik menyeluruh dari dermaga pasokan hingga tangki SPBU guna menjawab ke mana mengalirnya alokasi BBM masyarakat.
Ketua Umum Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat, Gusti Edy, menegaskan BPH Migas dan APH harus segera turun ke lapangan untuk membongkar dugaan penyimpangan jalur distribusi BBM.
“BPH Migas jangan hanya terima laporan manis dari balik meja. Turun langsung ke lapangan! Pertamina juga tidak boleh lepas tangan dan wajib bertanggung jawab penuh atas kekacauan distribusi BBM di Kalbar, khususnya Ketapang,” tegas Gusti Edy, pada Selasa (13/10/2026).
Gusti Edy juga mendesak Pemerintah Kabupaten Ketapang dan APH setempat tidak tinggal diam. Pemeriksaan menyeluruh harus dilakukan secara agresif terhadap seluruh mekanisme penyaluran BBM mulai dari pasokan kargo yang masuk, riwayat volume yang dikirim, hingga realisasi kuota di SPBU.
” Langkah audit fisik ini kita nilai mendesak untuk dilakukan. Guna menjawab dua pertanyaan warga, mengapa BBM bisa mendadak langka di Ketapang?. Nah, dan kemana mengalirnya alokasi BBM yang seharusnya menjadi hak warga?,” tegas pria yang juga jurnalis senior Kalbar ini.
Menurut Gusti Edy, pengawasan tidak boleh sebatas formalitas administratif. Pencocokan data pasokan dengan kondisi riil di lapangan harus dibuka secara transparan. Jika ada indikasi penimbunan atau penyimpangan distribusi, APH wajib menindak tegas tanpa pandang bulu.
”Persoalan BBM bukan sekadar urusan neraca statistik, melainkan urat nadi perekonomian, mobilitas harian, dan kelangsungan usaha masyarakat lokal. Di tengah situasi warga yang juga harus berhadapan dengan paparan kabut asap yang kian tebal, krisis BBM hanya semakin mencekik kehidupan masyarakat,” ungkapnya.
Gusti Edy mengingatkan agar Pertamina, BPH Migas, dan Pemkab Ketapang untuk tidak saling tuding atau berlindung di balik prosedur birokrasi.
”Masyarakat membutuhkan kepastian pasokan dan tindakan nyata di lapangan, bukan alasan normatif. Hasil investigasi dan pengawasan gabungan ini dituntut untuk dibuka secara terang-benderang kepada publik dalam waktu singkat,” pungkasnya. [ Red ]
Publisher : Admin radarkalbar.com
