FOTO : Keluarga Ajang dan Tesen saat berada di PN Ketapang (ist)
Tim liputan – radarkalbar.com
KETAPANG – Proses hukum yang menjerat Ajang (47) dan Tesen (17), dua warga Dusun Sungai Jelai, Kabupaten Ketapang, memunculkan keprihatinan luas.
Keduanya mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Ketapang untuk menggugat keabsahan penangkapan dan penetapan status tersangka yang dilakukan Polres Ketapang.
Sidang praperadilan yang digelar pada Senin (2/2/2026) tersebut menjadi ruang bagi kuasa hukum Ajang dan Tesen untuk mengungkap dugaan pelanggaran prosedur hukum dalam penanganan perkara dugaan pencurian di lahan PT USP yang terjadi pada awal Januari lalu.
Ajang dan Tesen sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan dan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Namun, tim penasihat hukum dari Lawyer Muda bersama Rumah Hukum Indonesia Ketapang menilai penetapan tersebut tidak didukung alat bukti yang cukup dan dilakukan secara tergesa-gesa.
Ketua tim kuasa hukum, Rusliyadi, S.H., menyampaikan kliennya diduga menjadi korban salah sasaran. Dan, Ia menegaskan, proses penangkapan hingga penahanan tidak memenuhi ketentuan hukum acara pidana, baik secara formil maupun materiil.
“Dalam perkara ini terdapat indikasi kuat salah tangkap. Kami memiliki bukti berupa rekaman video pengakuan pelaku sebenarnya yang menyatakan bahwa Ajang dan Tesen tidak terlibat dalam peristiwa yang dituduhkan,” ujar Rusliyadi kepada awak media usai persidangan.
Menurutnya, bukti tersebut seharusnya menjadi pertimbangan serius penyidik sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Ia menilai pengabaian terhadap fakta tersebut berpotensi mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Selain aspek yuridis, tim kuasa hukum juga menyoroti dampak sosial dan psikologis yang dialami keluarga terdampak.
Permohonan praperadilan yang diajukan menuntut majelis hakim PN Ketapang untuk menyatakan penangkapan dan penahanan tidak sah, membatalkan status tersangka, serta memerintahkan penghentian penyidikan (SP3).
” Kami mendesak agar aparat penegak hukum lebih berhati-hati dan profesional dalam menangani perkara yang melibatkan masyarakat, khususnya di wilayah perkebunan, ” cetusnya.
Rusliyadi menegaskan, praperadilan ini bukan semata upaya membela klien, melainkan juga sebagai bentuk koreksi terhadap praktik penegakan hukum yang dinilai berpotensi merugikan warga sipil.
Kasus Ajang dan Tesen dinilai menjadi ujian bagi komitmen aparat penegak hukum dalam menjunjung asas praduga tak bersalah serta perlindungan hak asasi manusia.
Putusan Majelis Hakim PN Ketapang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjawab keprihatinan publik terhadap dugaan praktik salah tangkap di wilayah tersebut. (RED)
editor/publisher : admin radarkalbar.com
