FOTO : Ketum DPP LDII Pusat, KH Chriswanto Santoso [ ist ]
redaksi – radarkalbar.com
JAKARTA – Jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di seluruh pelosok tengah memperingati Hari Bhayangkara yang jatuh setiap 1 Juli.
Peringatan Hari Bhayangkara tahun 2025 mengambil tema “Polri untuk Masyarakat”.
Tujuan peringatan ini diselenggarakan untuk mengenang sejarah perjuangan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, mengapresiasi pentingnya peran Polri dalam melayani masyarakat.
“Polri hadir untuk memberikan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat. Kami melihat komitmen Kepolisian Republik Indonesia, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas,” ujarnya.
KH Chriswanto menegaskan, pihaknya melihat komitmen Polri tersebut melalui reformasi kelembagaan, dengan hasil yang sangat jelas di mata masyarakat, seperti pemberantasan premanisme, judi, narkoba, mengurangi birokrasi dalam pelayanan masyarakat.
Hingga tanggap dan cepat dalam penanganan kasus hukum maupun keamanan negara.
“Upaya keras kepolisian ini harus kita apresiasi dan syukuri. Namun di sisi lain, kepercayaan harus saling tumbuh antara masyarakat dan kepolisian. Bila salah satu tidak saling percaya, maka hukum rimba yang berlaku. Padahal kita ini bangsa yang beradab dan memiliki Pancasila,” papar KH Chriswanto.
Masyarakat juga harus mendukung kepolisian dalam menjalankan tugasnya menjaga ketertiban dan keamanan. Daerah-daerah rawan konflik muncul karena ketidakhadiran penegak hukum.
“Ini dialami berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Sebagai ilustrasi, tanpa kehadiran polisi satu malam saja, keamanan lingkungan dipertaruhkan,” tegasnya.
Membangun kepercayaan dengan masyarakat, menurut KH Chriswanto bisa dilakukan dengan cara menjadikan masyarakat subjek hukum.
“Bila masyarakat dijadikan objek hukum, maka ada perasaan tertekan. Dan tentu saja membuat jauh masyarakat dengan kepolisian. Belum lapor saja sudah takut, ini jangan sampai terjadi,” papar KH Chriswanto.
DPP LDII meyakini kepolisian juga memiliki persepsi yang sama. Salah satunya, kepolisian telah melaksanakan penyuluhan hukum di pesantren-pesantren.
“Setiap bulan, pondok-pondok pesantren di lingkungan LDII mengundang kepolisian untuk memberikan ceramah mengenai hukum, bahaya narkoba, cara bermedia sosial yang baik, cara berlalu lintas dan partisipasi kamtibmas,” ungkap KH Chriswanto Santoso.
Di Ponpes Wali Barokah, Polda Jawa Timur kerap memberikan penyuluhan antisipasi radikalisme dan antinarkoba.
“Sementara di Ponpes Al Ubaidah, pada calon juru dakwah LDII menerima materi tematik yang beragam, dari kepolisian berupa pencegahan kenakalan remaja, bahaya media sosial, pembulian, dan sebagainya. Agar juru dakwah kami paham hukum sekaligus menjauhi hukum,” tuturnya.
Kolaborasi kepolisan dan masyarakat, menurut KH Chriswanto, dapat menciptakan Kamtibmas yang solid dan kokoh.
“Kamtibmas merupakan modal sosial dalam mewujudkan suksesnya pembangunan nasional,” ungkap KH Chriswanto.
Senada dengan Ketua Umum, Sekretaris Umum DPP LDII, Dody T. Wijaya, menyoroti tantangan baru yang dihadapi Polri, khususnya dalam konteks transformasi digital. Menurutnya, keamanan masyarakat kini tak hanya menyangkut dunia nyata, tapi juga ruang digital.
“Polri dituntut untuk lebih adaptif, akomodatif, dan responsif terhadap dinamika baru. Dunia digital membawa tantangan seperti hoaks, ujaran kebencian, radikalisme daring, dan kejahatan siber,” ungkap Dody.
Meski demikian, ia menekankan bahwa pendekatan Polri di ruang digital harus tetap menjunjung prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
“Polri perlu hadir bukan hanya sebagai penindak, tetapi juga sebagai pendidik. Edukasi literasi digital, kampanye penggunaan internet sehat, dan kolaborasi dengan platform digital harus terus diperkuat,” ujarnya.
Dalam kehidupan nyata, lanjut Dody, keberadaan polisi di tengah masyarakat tetap krusial. Dari patroli lingkungan, penyuluhan hukum, hingga kehadiran di sekolah-sekolah dan pondok pesantren, semua itu merupakan cara Polri membangun rasa aman dengan pendekatan yang humanis.
Mengenai usia Polri yang ke-79 tahun, Dody menyampaikan harapannya agar Polri terus menjadi institusi yang profesional, modern, dan dicintai rakyat.
“Kami berharap Polri terus meningkatkan transparansi dan menjaga integritas. Di tengah perubahan zaman, Polri juga perlu terbuka terhadap kritik dan terus belajar,” kata Dody.
Ia percaya, pendekatan yang terbuka dan penuh empati adalah kunci agar Polri tetap menjadi kekuatan yang dipercaya dalam menjaga stabilitas, baik di dunia nyata maupun digital. [ RED].
Editor/publisher : admin radarkalbar.com
