FOTO : ilustrasi [ Ai ]
Oleh : Rosadi Jamani [ Ketua Satupena Kalbar ]
SAYA yakin kalian pasti menginginkan koruptor itu dihukum mati. Karena, itulah satu-satunya solusi agar korupsi hilang.
Coba lihat fakta ini, orang yang sudah divonis mati saja tetap dibiarkan hidup. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
“Koruptor hukum mati saja biar negeri bersih!” Lihat fakta mencengangkan, ada sekitar 300 terpidana mati yang masih hidup segar bugar di penjara. Mereka menunggu eksekusi yang tak kunjung datang.
Eksekusi terakhir? Tahun 2016. Sejak itu, regu tembak seolah-olah masuk hibernasi panjang, mungkin sedang ikut lomba karaoke atau jadi konten kreator YouTube.
Nuan bayangkan! Ada 300 orang sudah divonis mati, tapi negara seakan lupa password untuk mengeksekusi. Peluru regu tembak mungkin dialihkan ke proyek pembangunan IKN, atau senjatanya dipakai buat jaga konser K-Pop. Hukuman mati di Indonesia kini lebih pantas disebut hukuman “mati suri.”
Mayoritas kasus? Narkotika, pembunuhan, dan terorisme. Jadi kalau ada yang berfantasi “koruptor ditembak mati biar kapok,” mari kita tertawa bersama. Yang sudah jelas-jelas terpidana mati saja masih bisa update status di penjara, apalagi koruptor yang masih bisa senyum di sidang sambil pakai batik baru.
Lalu datanglah KUHP baru 2023 (berlaku Januari 2026), yang bikin drama ini makin epik. Hukuman mati bisa dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun. Jadi sampeyan bayangkan, nuan divonis mati, tapi diberi kesempatan 10 tahun untuk “berbuat baik.” Kalau berhasil, hukuman bisa berubah jadi penjara seumur hidup atau 20 tahun.
Hukuman mati di Indonesia sekarang mirip program magang, kalau performa bagus, dapat kontrak permanen. Kalau jelek, baru ditembak.
Pengamat hukum pun geleng-geleng kepala. Ada yang bilang ini moratorium terselubung, ada yang bilang ini jalan tengah diplomasi, ada juga yang bilang ini cuma cara negara mengulur waktu sambil berharap terpidana mati wafat duluan karena sakit maag.
Hukuman mati berubah jadi semacam reality show, siapa yang bisa survive 10 tahun dengan perilaku baik, dapat hadiah berupa hidup lebih lama.
Jangan lupa faktor diplomasi. Banyak terpidana mati adalah warga negara asing. Eksekusi bisa bikin hubungan antarnegara panas. Pemerintah lebih memilih menunda, menunggu, dan akhirnya membiarkan hukuman mati jadi semacam legenda urban.
Mari kita rangkum:
– Jumlah terpidana mati: ±300 orang.
– Eksekusi terakhir: 2016, Nusakambangan.
– KUHP baru: masa percobaan 10 tahun, bisa berubah jadi seumur hidup.
– Kasus dominan: narkotika, pembunuhan, terorisme.
– Faktor penundaan: diplomasi, HAM, instruksi politik.
Kesimpulannya? Hukuman mati di Indonesia bukan lagi soal nyawa, tapi soal politik, diplomasi, dan citra internasional. Hukuman mati kini lebih mirip drama sinetron tanpa ending, di mana aktor utama (terpidana mati) tetap nongkrong di penjara, menunggu episode terakhir yang tak pernah tayang.
So, wahai para pejuang keyboard yang berteriak “koruptor hukum mati biar kapok!”, mari kita tertawa getir. Fakta di lapangan, hukuman mati di Indonesia lebih sering jadi headline dari kenyataan. Sejak 2016, eksekusi nihil. Yang ada cuma janji, wacana, dan KUHP baru yang bikin hukuman mati berubah jadi hukuman “mati rasa.”
Indonesia, negeri yang punya hukuman mati, tapi eksekusinya mati suri. Negeri yang punya regu tembak, tapi pelurunya entah ke mana. Negeri yang punya KUHP baru, tapi lebih mirip program survival show. Kita semua, rakyat jelata, hanya bisa menonton sambil berkata, “Hukuman mati di Indonesia? Epic, dramatis, tapi lebih lucu dari stand-up comedy.”
#camanewak
#jurnalismeyangmenyapa
#JYM
