FOTO : Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data & Informasi Bawaslu Kabupaten Sanggau Candra Apriansyah (Ist)
SANGGAU – radarkalbar.com
DARI waktu ke waktu, saat perhelatan pesta demokrasi (Pemilu, red), seluruh aparatur sipil negara (ASN) mesti menjaga netralitasnya.
Tak terkecuali pada Pemilu 2024 mendatang. Hal yang sama akan harus dilakoni ASN, karena sudah tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga kementerian.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data & Informasi Bawaslu Kabupaten Sanggau Candra Apriansyah mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Sanggau menjaga netralitas pada Pemilu 2024 mendatang.
Untuk itu tambah Candra, guna menjamin netralitas ASN, pemerintah telah mengeluarkan SKB tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
Candra menjabarkan, SKB tersebut ditandatangani Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Mendagri M Tito Karnavian, PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Ketua KASN Agus Pramusinto dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pada 22 September 2022 lalu. Dalam SKB tersebut termuat sejumlah larangan bagi ASN.
“ASN dilarang melakukan kampanye/sosialisasi media sosial (posting, share, komentar, like), menghadiri deklarasi calon, ikut sebagai panitia/pelaksana, ikut kampanye dengan atribut PNS, ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan, ASN dilarang menghadiri acara parpol, menghadiri penyerahan dukungan parpol ke paslon, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan (melakukan ajakan, himbauan, seruan), serta memberikan kembali dukungan ke caleg/calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP.
“Bagi ASN yang melanggar, sejumlah sanksi sudah menanti. Mulai dari sanksi berupa penundaan kenaikan gaji atau pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur soal sanksi,” jelasnya.
Ditegaskan, Bawaslu Sanggau dalam mengawasi netralitas ASN di Pemilu Serentak 2024 lebih kepada mengedepankan fungsi pencegahan.
Langkah-langkah dalam hal pencegahan dengan melakukan pemetaan potensi pelanggaran netralitas dan desain pencegahannya seperti menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
Bawaslu juga merancang strategi pengawasan dan pola penanganan pelanggaran netralitas ASN yang terintegrasi, sinergis dan efektif.
“Bawaslu Sanggau belum lama ini juga telah mengirimkan surat imbauan netralitas ASN kepada BKPSDM Sanggau. Kita juga akan membentuk Pokja netralitas ASN sebagai langkah-langkah pencegahan,” pungkasnya. (SrY/r**)
