Sekadau (radar-kalbar.com)
Kepala DKPPP kabupaten Sekadau Sande, menyebutkan berdasarkan data BPS, tahun 2017, sektor perkebunan memiliki peran strategis yang ditunjukan dengan nilai PDRB mencapai Rp. 1,55 triliyun.
Hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, perkebunan sawit telah menyumbang sekitar 29,20 persen dari total PDRB kabupaten Sekadau.
“Produktifitas kebun swadaya masih sangat rendah yaitu hanya mampu memproduksi 2.597 kg/Ha CPO pertahun, produksi ini jauh dibawah hasik produksi nasional yang mencapai 4.000 kg perhektera CPO per tahun,” ungkapnya membuka kegiatan Pembentukan Forum Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sekadau (FSBKS), Selasa (21/5/2019).
Menurut Sande, rendahnya produktifitas kebun swadaya penyebabnya antara lain, karena petani belum menerapkan pola budidaya yang baik dan benar, Good Agriculture Practise (GAP),penyebab lain adalah karena pengunaan bibit yang tidak memenuhi standar sertifikasi.
“Untuk memenuhi kesejahteraan petani pemerintah Provinsi Kalbar telah menerbitkan Pergub nomor 63 tahun 2018. Dimana pemerintah akan memberikan perlindungan dan kepastian harga kepada petani,”ungkapnya.
Sande mengungkapkan,untuk mencapai pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan, bukanlah pekerjaan mudah, agar tercapai diperlukan pendekatan multi stakholder guna mendefinisikan untuk mengatasi akar masalah yang membatasi sektor ini.
“Sebagai informasi, saat ini pemerintah Indonesia dan Malaysia melakukan kerja sama untuk mengolah CPO menjadi biodiesel dengan kwalitas tinggi. Sehingga mampu menghemat import BBM mencapai 9.2 milyar dan mengalami peningkatan hingga 5 persen pertahun,” ujarnya.
Sande berharap forum ini dapat menjadi wadah bersama Pemkab Sekadau bersama stakholder lainnya, dalam mengkoodinasikan upaya pembangunan sawit berkelanjutan serta wadah untuk mencari solusi bersama.
Sementara, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Maunsetus Aslu Hanu atau yang biasa di pangil Darto mengatakan dirinya mendorong forum sawit berkelanjutan di Kabupaten Sekadau.
Tujuanya,agar pemerintah daerah bisa mengkordinir semua pihak-pihak yang berkaitan dengan sawit.
Hal itu sudah di rencanakan dengan beberapa prioritas yang akan menjadi agenda bersama, untuk dikerjakan diantaranya :
1.Petani di Kabupaten Sekadau dapat memiliki legalitas.
2. Petani memiliki kelembagaan.
3. Penguatan SDM petani.
4. Akses market TBS petani.
5. kemitraan yang adil.
6 Mewujudkan praktek konservasi dikebun sawit.
” Saya mengapreasiasi kegiatan ini dan meminta kepada Dinas Perkebunan untuk sesegera mungkin menindak lanjuti dengan serius agenda-agenda yang telah di usulkan untuk dibuat dalam Peraturan Bupati Sekadau tentang sawit berkelanjutan,” ungkapnya.
Kegiatan ini diikuti sejumlah pimpinan perusahaan kelapa sawit serta pengurus KUD yang ada di Kabupaten Sekadau.
Pewarta : sutarjo
Editor : sutarjo
