FOTO : Plt Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Mardiono (tengah) dalam suatu kesempatan [ist]
Tim liputan – radarkalbar.com
JAKARTA – Desakan meminta Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono mundur dari jabatannya makin deras mengalir.
Hal ini menyusul hasil buruk yang diperoleh PPP dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ketua Front Kader Ka’bah Bersatu (FKKB) Ichwan Jayadi menuding Murdiono telah gagal memimpin PPP.
“Kami prihatin dan kecewa dengan tata kelola partai di bawah Mardiono yang tidak mampu membawa PPP menghadapi Pemilu 2024 dengan baik,” ujar Ichwan, Kamis (6/6/2024).
Sekretaris FKKB Belly Bilalusalam mendukung pandangan tersebut dan menegaskan pentingnya Mardiono mengundurkan diri.
“Ini sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kegagalan pengelolaan partai di bawah kepemimpinannya,” kata Belly.
FKKB juga mendesak DPP PPP segera menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk memilih pimpinan baru dan membentuk kepengurusan yang definitif.
“Kami menyerukan kepada seluruh fungsionaris dan kader PPP di seluruh Indonesia untuk tetap semangat dalam menjaga dan mempertahankan eksistensi PPP,” tambah Belly.
PPP gagal meraih kursi di DPR karena tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Desakan agar Mardiono mundur semakin menguat.
Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan PPP ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berhasil. Ini pertama kalinya sejak 1971 PPP tidak memiliki wakil di DPR.
“Kegagalan ini adalah pukulan telak bagi partai Islam yang memiliki sejarah panjang,” kata Ujang.
Ujang menilai, ketidakmampuan PPP mempertahankan kursinya di parlemen menunjukkan kurangnya daya saing partai di pemilu. “Evaluasi dan kritik dari publik terhadap PPP adalah hal yang wajar,” ujarnya.
Menurut Ujang, permintaan mundur terhadap Mardiono merupakan konsekuensi logis dari hasil buruk di Pileg 2024. “Para kader menganggap Mardiono gagal menjaga eksistensi partai di parlemen,” jelasnya.
Ujang juga menuturkan bahwa Pemilu 2024 menjadi sejarah pahit bagi PPP dan seharusnya menjadi pelajaran penting. “PPP harus benar-benar introspeksi agar mampu bersaing di pemilu mendatang dan menghindari konflik internal,” pungkasnya. (siberindo.co*)
