Oleh : Rosadi Jamani [ Ketua Satupena Kalimantan Barat ]
SAHUR sudah, sekarang tinggal ngopi, wak. Tentu sambil menikmati sajian absurd para wakil rakyat kita.
Gini ceritanya. Kita tahu. Gedung DPR RI itu megah. Mewah. Lengkap dengan segala fasilitas. Toilet wangi, kursi empuk, AC dingin, Wi-Fi kencang. Gratis pula. Tapi tetap aja kurang nyaman, katanya.
Mereka memutuskan rapat di hotel. Bukan hotel biasa. Hotel Fairmont, Jakarta. Hotel bintang lima, wak! Nginep semalam aja bisa habis jutaan. Segelas kopi sama dengan beli 5 karung beras.
Tapi, buat para wakil rakyat? Gampang lah, pakai anggaran negara aja. Kita-kita yang bayarin, kan? Jangan protes, katanya ini demi rakyat juga.
Tapi lucunya, rapat ini tertutup! Iya, kayak pintu kamar hotel kalau ada tamu tak diundang. Yang dibahas serius, revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI). Masalahnya, isinya bikin rakyat deg-degan.
Ada klausul yang memungkinkan militer terlibat dalam penanganan kasus narkoba atau hal lain, misal bisa jadi kepala daerah, siapa tahu. Namanya juga tertutup. Wajar bila banyak orang curiga.
Nah, puncaknya, sejumlah aktivis dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan dateng ke lokasi. Macam Satpol PP kalau lagi gerebek hotel-hotel yang katanya jadi sarang prostitusi.
Bedanya, Satpol PP nyari pasangan selingkuh, aktivis nyari transparansi. Mereka masuk ke ruangan rapat, menyampaikan tuntutan. Protes keras.
Ya, kalau Satpol PP bisa nyuruh pasangan selingkuh keluar, aktivis ini malah diusir. Dorong-dorongan. Keamanan langsung turun tangan. Udah kayak drama Korea, tinggal tunggu soundtrack sedihnya aja.
Aktivis teriak, “Rapat ini nggak transparan!”
DPR jawab, “Ini demi kepentingan rakyat.”
Rakyat yang mana? Rakyat yang bisa nginap di Fairmont juga, mungkin.
Lucunya lagi, ini terjadi di tengah kampanye efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo. Katanya, anggaran negara harus dihemat. Subsidi dicabut, proyek-proyek strategis dipangkas.
Tapi kok, kalau urusan rapat DPR, bisa mewah begini, ya? Jangan-jangan, efisiensi ini cuma berlaku buat rakyat jelata. Sementara buat pejabat, maklumlah, standar hidup beda.
Mungkin kita bisa usul ke Satpol PP. Kalau mereka bisa gerebek hotel karena prostitusi, mungkin mereka juga bisa gerebek rapat DPR di hotel bintang lima.
Bukan karena prostitusi, tapi karena rakyat merasa diperkosa secara finansial. Eh, tapi jangan berharap banyak. Satpol PP kan bukan KPK.
Begitulah negeri ini. Transparansi makin langka. Kepercayaan makin tipis. Tapi, biaya rapat makin tebal. Siapa tahu, setelah ini, rapat DPR pindah ke Maldives.
Biar lebih privat. Rakyat? Nonton dari layar kaca aja, wak.
Selamat berjuang, rakyat. Jangan lupa bayar pajak, ya! Jadilah warga yang baik.
#camanewak
