Buntut Karhutla, 8 Bidang HGU Korporasi di Kalbar Masuk Daftar Pencabutan ATR/BPN, Ini Daftar Namanya

FOTO : Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Menkopolkam, Jenderal (purn) Dudung Abdurahman [ ist ]

Ulasan utama berita :

• Tindakan ATR/BPN: Menertibkan 11 korporasi pemegang HGU yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) atas rekomendasi Bareskrim Polri.
• ​Kepemilikan Modal: Melibatkan investor asing (Korea Selatan, Malaysia, Singapura) dan investor dalam negeri.
• ​5 Klaster Sanksi & Perusahaan:
  1. ​Pencabutan HGU Seluruhnya: PT MIB (4.000 ha, Kab. Banjar), PT RKA (11.558,11 ha, Kab. Melawi), dan PT SKM (7.716,14 ha total 2 bidang, Kab. Ketapang).
  2. ​Penolakan Perpanjangan Hak: Eks HGU PT BSLT (2.300 ha, Kab. Kubu Raya) yang habis sejak 2020.
  3. ​Penghentian HGU Baru & Izin Perkebunan: PT ANI (5.246 ha, Kab. Landak), PT BOS (4.750 ha, Kab. Kapuas Hulu), dan PT AER (5.134 ha, Kab. Ketapang).
  4. ​Pencabutan Sebagian HGU: PT SAE (1.510,26 ha, Kab. Landak) karena lahan terbakar <50% namun sarpras tidak memadai.
  5. ​Pendalaman Investigasi: PT STP, PT API, dan PT JMS (verifikasi lapangan sebelum penentuan sanksi final).
• ​Penyebab Sanksi: Lahan terbakar >50%, karhutla berulang, kelengkapan sarpras tidak sesuai standar, dan pelanggaran SK pemberian hak.
• ​Status Akhir: Penindakan memiliki legalitas hukum kuat dan saat ini dalam tahap penyusunan draf Surat Keputusan (SK).

Pewarta/editor : redaksi

JAKARTA, RADARKALBAR.COM — Keputusan tegas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan 11 korporasi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Indonesia berakar pada pelanggaran berat pengelolaan lahan.

Tingginya angka kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang serta area terbakar yang melebihi 50 persen menjadi alasan utama pemerintah merekomendasikan penindakan hingga pencabutan izin bagi perusahaan-perusahaan tersebut.

​Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan dari 11 korporasi yang terindikasi membakar hutan, sebagian struktur kepemilikan modalnya (beneficial ownership) dikuasai oleh investor asing asal Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, di samping investor domestik.

​”Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya,” ujar Nusron saat Konferensi Pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (09/11/2026).

​Penindakan yang memprioritaskan kawasan perkebunan dan kehutanan di wilayah Kalimantan ini didasarkan pada empat pertimbangan utama: luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana-prasarana pencegahan kebakaran, karhutla yang terjadi berulang, serta pelanggaran terhadap kewajiban dalam SK pemberian hak.

​Berikut rincian tindak lanjut terhadap 11 perusahaan tersebut yang diklasifikasikan ke dalam lima kelompok:

1. ​Pencabutan HGU Seluruhnya (Pelanggaran Karhutla Berat & Berulang):
   • ​PT MIB: HGU seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
   • ​PT RKA: HGU seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
   • ​PT SKM: HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
2. ​Tidak Diperpanjang atau Ditata Kembali (Kebakaran Berulang & Sarpras Tidak Sesuai):
   • ​PT BSLT: Eks HGU seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (hak telah berakhir sejak 2020 dan resmi ditolak perpanjangannya).
3. ​Penghentian Penerbitan HGU Baru (Pemberhentian Proses Izin):
   • ​PT ANI: Lahan seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
   • ​PT BOS: Lahan seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
   • ​PT AER: Lahan seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. (Ketiganya ditolak penerbitan HGU-nya dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi pencabutan Izin Usaha Perkebunan ke Kementerian Pertanian).
4. ​Pencabutan Sebagian HGU (Kerusakan Lahan di Bawah 50%):
   • ​PT SAE: Pencabutan sebagian atas lahan seluas 1.510,2639 hektare di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, karena tingkat kebakaran di bawah 50% namun tidak memenuhi standar sarana-prasarana.
5. ​Pendalaman Investigasi Lanjutan:
   • ​PT STP, PT API, dan PT JMS: Pencabutan sebagian atau seluruhnya pada beberapa blok HGU di Kalimantan Barat masih memerlukan verifikasi data lapangan sebelum penetapan sanksi final.

​Nusron menegaskan penindakan ini memiliki legalitas hukum yang solid, merujuk pada UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP No. 18/2021, Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21/2020, serta Peraturan Menteri ATR/BPN No. 15/2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan HGU/Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.

​”Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” pungkas Nusron dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman. [ Red ]

Publisher : admin radarkalbar,com

Source : Biro Humas & Publikasi Kementerian ATR/BPN