FOTO : Ilustrasi ( Ai)
PDIP meningkatkan tensinya mengkritik progam MBG. Sebelumnya, dana MBG dikritik karena dari dana pendidikan. Kolonel Teddy sibuk membantah. Habiburrahman, kader Gerindra tak terima.
Sempat diam, PDIP lanjutkan kritik berupa, menarik dan melarang kadernya berbisnis di SPPG. Simak narasinya sambil seruput Koptagul habis buka puasa, wak!
PDIP melarang kadernya mengelola SPPG, tetapi tetap mendukung program MBG. Ini seperti seseorang berkata, “Saya mendukung pesta durian, tapi saya tidak mau makan durian, tidak mau jual durian, bahkan tidak mau dekat-dekat durian.” Lalu ia berdiri di depan tenda durian sambil tersenyum filosofis. Seperti Socrates yang baru saja menemukan bahwa hidup itu absurd.
Mari kita masuk ke labirin logika ini pelan-pelan, seperti masuk hutan tanpa kompas.
Kisahnya bermula dari sebuah surat sakti dari DPP PDIP bernomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026. Surat ini ditandatangani dua tokoh penting partai, Hasto Kristiyanto dan Komarudin Watubun. Isinya sederhana tapi sarat aroma filsafat politik, kader PDIP tidak boleh terlibat dalam bisnis dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikenal dengan istilah SPPG – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Artinya jelas sekaligus membingungkan. Kalau ada kader yang menjadi pengelola dapur MBG, memasok bahan makanan, atau mengambil keuntungan dari program ini, diminta mundur dengan sopan. Mundur teratur. Mundur tanpa gaduh. Mundur seperti prajurit yang sadar perang belum tentu dimenangkan.
Di Kalbar, pesan ini disuarakan oleh Sekretaris DPD PDIP, Sujiwo. Ia mengatakan, memang ada kader yang terlanjur ikut mengelola dapur MBG. Tapi sesuai instruksi partai, mereka diminta segera mengundurkan diri. Bukan karena programnya salah, tetapi karena kader partai tidak boleh ikut “berbisnis” dalam program negara.
Di titik ini, logika terlihat lurus. Namun politik Indonesia jarang berjalan lurus lebih dari dua tikungan.
Sujiwo yang juga Bupati Kubu Raya menegaskan, PDIP tetap mendukung program MBG. Bahkan sebagai penyelenggara negara, mereka siap mengawasi agar program itu berjalan baik.
Jadi rumusnya kira-kira begini. Programnya didukung. Dapurnya jangan disentuh.
Makanannya tetap dimakan rakyat.
Tapi kader partai jangan sampai terlihat memegang sendok.
Filsuf Yunani mungkin akan bingung membaca skema ini. Tapi di republik yang penuh improvisasi politik, ini dianggap bagian dari seni bertahan hidup.
Secara nasional, cerita ini makin menarik. Karena ternyata memang ada beberapa kader PDIP yang sempat dikaitkan dengan SPPG. Namun jumlahnya tidak jelas, seperti kabut pagi di sungai Kapuas.
Salah satu kasus yang muncul berasal dari Magetan, Jawa Timur. Seorang anggota DPRD PDIP bernama Rita Haryati sempat viral karena disebut mengelola dapur SPPG. Namun ia menjelaskan, dirinya tidak mengelola dapur, melainkan hanya menyewakan lahan seluas sekitar 600 meter persegi untuk dapur MBG.
Kontrak sewanya bahkan disebut sekitar Rp500 juta untuk empat tahun.
Secara ekonomi, ini peristiwa biasa. Orang menyewakan lahan, orang lain memasak. Tapi secara filsafat politik, ini menarik. Karena menyewakan lahan untuk dapur ternyata bisa dianggap bukan bagian dari dapur. Seperti seseorang yang menyewakan gedung kasino lalu berkata, “Saya tidak berjudi, saya hanya menyediakan bangunannya.”
Di sisi lain, PDIP sendiri mengakui satu fakta eksistensial. Mereka tidak bisa menjamin semua kader bebas dari SPPG. Jumlah kader terlalu banyak. Mereka tersebar dari kota sampai desa, dari warung kopi sampai ruang sidang DPRD.
Dalam filsafat organisasi besar, ini disebut paradoks kontrol. Semakin besar sebuah partai, semakin sulit memastikan siapa sedang apa di lapangan.
Nuan bayangkan saja. Jika sebuah partai memiliki jutaan kader, memastikan tidak ada satu pun yang terlibat dalam bisnis dapur negara hampir sama sulitnya dengan memastikan tidak ada semut di hutan Kalimantan.
Karena itulah larangan nasional dikeluarkan.
Bukan berarti kader tidak boleh makan nasi.
Bukan berarti kader tidak boleh melihat dapur. Tapi kader tidak boleh mengelola dapur. Sebuah larangan yang terdengar seperti teka-teki Zen.
Namun di balik kabut filsafat ini, ada pembacaan lain yang lebih sinis. Sebagian pengamat melihat langkah ini sebagai manuver politik yang sangat cerdas. Sebuah seni “ngeles” kelas dewa.
Skenarionya. Jika program MBG, yang merupakan salah satu program kesayangan Presiden Prabowo, berjalan sukses, PDIP bisa berkata dengan santai, “Kami mendukung sejak awal.”
Tetapi jika program raksasa itu suatu hari tersandung, entah karena anggaran membengkak, dapur bermasalah, logistik berantakan, atau birokrasi kepayahan, PDIP juga punya kalimat cadangan yang sudah disiapkan sejak sekarang, “Kami tidak terlibat dalam pengelolaan dapurnya.”
Sebuah posisi politik yang luar biasa lentur. Mendukung, tapi tidak terlalu dekat. Berada di dalam narasi, tapi tetap berdiri di luar dapur. Seperti seseorang yang ikut naik kapal, tetapi duduk di sekoci. Kalau kapal sampai tujuan, ia ikut bersorak.
Kalau kapal karam, ia sudah siap mendayung menjauh.
Dalam ilmu strategi, ini disebut posisi aman. Dalam filsafat eksistensial, ini disebut absurditas yang sangat rasional.
Di satu sisi, MBG adalah program raksasa. Program ini dirancang memberi makan jutaan anak sekolah setiap hari. Itu berarti ribuan dapur harus berdiri di seluruh Indonesia. Ribuan pemasok bahan makanan. Ribuan pekerja dapur. Sebuah ekosistem ekonomi yang bisa menghidupi banyak orang.
Di sisi lain, PDIP memilih mengambil posisi unik, mendukung programnya, tapi menjaga jarak dari dapurnya.
Secara politik, ini langkah yang cerdik sekaligus membingungkan. Mereka tidak menolak kebijakan pemerintah. Tapi juga tidak ingin terlihat ikut menikmati proyeknya.
Seperti seseorang yang ikut menonton pesta kembang api, tetapi berdiri dua kilometer dari lokasi sambil membawa payung.
Jika kita tarik ke wilayah filsafat, ini seperti eksperimen pikiran klasik, kucing Schrödinger. Kucing itu hidup sekaligus mati dalam satu kotak sampai kotaknya dibuka. PDIP dalam kisah ini tampak seperti Schrödinger politik. Mendukung MBG.
Tapi tidak mau dekat dengan SPPG. Dekat tapi jauh. Jauh tapi mendukung.
Apakah ini strategi moral? Atau strategi politik? Tidak ada yang benar-benar tahu.
Yang jelas, rakyat hanya melihat satu pemandangan yang agak absurd, dapur-dapur MBG terus dibangun, anak-anak menunggu makan bergizi gratis. Sementara partai besar di republik ini sibuk memastikan kadernya tidak terlihat memegang spatula.
Di negeri yang logikanya sering menari seperti bayangan di dinding Plato, mungkin ini wajar. Atau mungkin tidak.
Yang pasti, satu pertanyaan filosofis menggantung di udara seperti asap dapur yang belum menemukan cerobongnya, jika sebuah partai mendukung program makan bergizi gratis, tetapi melarang kadernya mengelola dapurnya, lalu diam-diam menyiapkan kalimat “kami tidak terlibat” jika semuanya gagal, maka sebenarnya siapa yang sedang memasak, dan siapa yang sedang menunggu waktu untuk mengatakan, “Itu bukan dapur kami.”
Oleh : Rosadi Jamani
[ Ketua Satupena Kalbar ]
#camanewak
#jurnalismeyangmenyapa
#JYM
