FOTO : Pengamat hukum dan kebijakan, Dr. Herman Hofi Munawar [ ist ]
Editor : R Hoesnan | Publisher : Admin redaksi
RADARKALBAR.COM – Pengamat hukum dan kebijakan, Dr. Herman Hofi Munawar, menyoroti maraknya kecenderungan aparat penegak hukum yang menarik persoalan administrasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) ke ranah pidana korupsi.
Menurutnya, pendekatan yang tidak membedakan antara kesalahan teknis dan niat jahat (mens rea) ini berisiko menghambat percepatan pembangunan nasional.
Herman menjelaskan PBJ pada dasarnya berpijak pada hukum perdata melalui kontrak yang mengikat. Berdasarkan asas pacta sunt servanda, kekurangan volume atau keterlambatan pekerjaan seharusnya diselesaikan sebagai bentuk wanprestasi, bukan langsung dicap sebagai tindak pidana.
”Jika ada kekurangan, solusinya jelas: penambahan volume, pengembalian kelebihan bayar, atau denda. Itu mekanisme hukum perdata,” ujar Herman dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).
Ia menambahkan bahwa regulasi seperti Perpres Nomor 46 Tahun 2025 telah menyediakan instrumen korektif melalui tahap Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO). Selama masa pemeliharaan, penyedia jasa masih memiliki kewajiban hukum untuk melakukan perbaikan.
Lebih lanjut, Herman mengingatkan bahwa hukum pidana seharusnya menjadi ultimum remedium atau upaya terakhir. Pidana baru layak masuk jika ditemukan bukti kuat adanya suap, proyek fiktif, atau mark-up yang disengaja.
”Menyamakan kesalahan hitung dengan korupsi adalah kesesatan berpikir. Jika ini terus terjadi, pejabat yang jujur akan takut mengambil keputusan, dan pembangunan pun akan melambat,” pungkasnya. [ RED ]
