Oleh : Muhammad Syaefiddin Suryanto/Opik [ Presiden KPMKB Nasional ]
PRESIDEN Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Barat (KPMKB) menyoroti pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
terkait penghentian penjualan Elpiji 3 kilogram di tingkat pengecer akibat adanya permainan harga yang menyebabkan masyarakat tidak berhak justru memperoleh subsidi.
Hal ini tentu menimbulkan dampak yang cukup besar, terutama bagi masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada ketersediaan gas bersubsidi dengan harga yang terjangkau.
Menteri ESDM menyebut bahwa harga Elpiji 3 kg seharusnya tidak lebih dari Rp 5.000 hingga Rp 6.000 per tabung. Namun, akibat permainan harga di tingkat pengecer, harga yang diterima masyarakat jauh lebih tinggi dari ketetapan tersebut.
Adanya praktik penimbunan dan penjualan kembali dengan harga yang tidak sesuai aturan semakin memperparah permasalahan distribusi gas subsidi ini.
Sebagai langkah solusi, pemerintah memutuskan untuk membatasi distribusi Elpiji 3 kg hanya sampai ke pangkalan resmi guna memastikan bahwa gas tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, seperti pelaku usaha kecil, serta menjaga kestabilan harga di pasar.
Namun, KPMKB menilai kebijakan ini perlu dikaji lebih mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pangkalan resmi. Oleh karena itu, saya selaku presiden KPMKB :
1. Mendesak Pemerintah untuk memastikan mekanisme distribusi yang lebih transparan dan akuntabel agar kebijakan ini tidak malah menyulitkan masyarakat kecil dalam memperoleh Elpiji 3 kg dengan harga yang wajar.
2. Meminta pengawasan ketat terhadap distribusi Elpiji 3 kg di tingkat pangkalan untuk mencegah adanya praktik penimbunan dan permainan harga yang merugikan masyarakat.
3. Mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan distribusi gas bersubsidi agar lebih adil dan tidak memberatkan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
4. Menuntut pemerintah daerah untuk turut serta dalam pengawasan distribusi Elpiji 3 kg, khususnya di Kalimantan Barat, agar tidak terjadi kelangkaan dan kenaikan harga yang merugikan masyarakat.
Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak justru mempersulit akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Saya akan terus mengawal isu ini agar hak-hak masyarakat khususnya masyarakat Kalimantan Barat mudah dalam memperoleh Elpiji 3 kg dengan harga yang sesuai tetap terjamin.