Jakarta (radar-kalbar.com)- Mulai pukul 00.00 WIB tadi malam, telah berlaku tarif baru bagi ojek online (ojol) di seluruh wilayah Indonesia. Adapun tarif ini berlaku sesuai sistem zonasi tiap kota/kabupaten. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyatakan hal tersebut di depan awak media pada Senin (2/9/2019) siang di Kementerian Perhubungan.
“Dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi, terdapat 3 sistem zonasi yaitu: zona 1 untuk wilayah Sumatera, Jawa (tanpa Jabodetabek), dan Bali; zona 2 yaitu terdiri dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek); dan zona 3 yaitu Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan Papua,” kata Dirjen Budi dalam keterangannya. Setelah sebelumnya kenaikan tarif ojek online ini naik secara bertahap di beberapa wilayah, kini seluruh wilayah telah resmi naik menurut ketentuan zonasi tiap area.
Besaran tarif nett untuk Zona I batas bawah Rp1.850 dan batas atas Rp2.300, dengan biaya jasa minimal Rp7.000-Rp10.000. Sementara Zona II batas bawah Rp2.000 dengan batas atas Rp2.500, dan biaya jasa minimal Rp8.000-Rp10.000. Untuk Zona III batas bawah Rp2.100 dan batas atas Rp2.600 dengan biaya jasa minimal Rp7.000- Rp10.000.
“Kini sudah berlaku di seluruh kabupaten/kota, ada 224 kota/kabupaten seluruh Indonesia yang menerapkan tarif baru ini. Sebelum diberlakukan tarif baru ini, dari pihak asosiasi pengemudi dan aplikator sudah menyetujui (tarif baru ini),” urainya.
Dirjen Budi juga menjabarkan bahwa untuk pengawasan pihaknya telah mengirimkan surat untuk meminta bantuan dari Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/ Kota.
“Cukup banyak jumlah kotanya, terkait pengawasan saya tidak dapat mengoptimalkan staff yang ada di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), jadi untuk pengawasan saya minta untuk Kadishub Kabupaten/Kota turut melakukan pengawasan tarif sebagaimana Keputusan Menteri tersebut,” jelas Dirjen Budi.
Ia juga berharap dengan berlakunya tarif ini secara nasional, maka aplikator, pengemudi, dan masyarakat sebagai penggunanya sudah memahami semua ketentuan tarif ojek online yang berlaku.
“Dengan demikian tugas saya selanjutnya adalah melakukan survey terhadap tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat kesejahteraan pengemudi. Termasuk nantinya mengenai ekosistem ojek online ini, dan dilihat apakah peraturan ini sudah berjalan efektif,” kata Dirjen Budi sembari menjelaskan bahwa evaluasi akan dilaksanakan satu minggu sejak pemberlakuan tarif baru secara nasional.
Dalam kesempatan ini Dirjen Budi didampingi oleh Ahmad Wahyudi selaku Kasubdit Angkutan Multimoda dan Antarmoda Direktorat Angkutan Jalan serta Pitra Setiawan sebagai Kasubbag Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (HS/PTR/EI).
Sumber : Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Darat
Endy Irawan
