Jakarta (radar-kalbar.com) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)resmi menahan anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sukiman.
Sukiman ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan APBNP 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.
Sukiman ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Gedung KPK Kavling C1.
“Tersangka ditahan untuk 20 hari pertama,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (1/8/2019) seperti dilansir dari suara kalbar.co.id mengutip liputan6.com
Sukiman yang sudah mengenakan rompi tahanan oranye tak banyak bicara soal penahanannya saat keluar dari Gedung KPK. Dia hanya berharap proses hukumnya cepat selesai.
“Makasih ya, mohon doanya semoga semuanya cepat selesai,” kata Sukiman.
Sebelumnya, KPK menetapkan anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sukiman Asal Kalimantan Barat itu sebagai tersangka.
Selain Sukiman, KPK menjerat Pelaksana Tugas atau PJ Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pegunungan Arfak, Papua, Natan Pasomba.
Sukiman diduga menerima hadiah atau janji dari Natan Pasomba terkait pengurusan dana perimbangan pada APBNP 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.
Awalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Arfak melalui Dinas PUPR mengajukan dana alokasi khusus (DAK) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemudian pihak Kemenkeu meminta bantuan Sukiman agar bisa membantu Natan Pasomba.
Diduga terjadi pemberian dan penerimaan suap terkait dengan alokasi anggaran dana alokasi khusus (DAK) atau dana alokasi umum (DAU), atau dana insentif daerah (DID) untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.
Natan Pasomba diduga memberi Rp 4.41 miliar yang terdiri dari mata uang rupiah sebesar Rp 3.96 miliar dan valas USD 33.500. Dari jumlah tersebut, SKM (Sukiman) diduga menerima suap sebesar Rp 2.65 miliar dan USD 22 ribu.
Dari pengaturan tersebut, Kabupaten Pengunungan Arfak mendapat alokasi DAK pada APBNP 2017 sebesar Rp 49.915 miliar dan APBNP 2018 sebesar Rp 79.9 miliar. Sukiman sendiri sempat diperiksa dalam proses penyelidikan pada November 2011.
Penetapan tersangka ini berdasarkan pengembangan perkara dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Mei 2018 yang menjerat anggota Komisi XI DPR Amin Santono, pejabat Kemenkeu Yaya Purnomo, Eka Kamaludin dan Ahmad Ghiast sebagai swasta.
sumber: suara kalbar.co.id
