FOTO : Ketua BPM Kalbar, Gusti Eddy saat melakukan orasi dalam salah satu aksi massa belum lama ini [ ist ]
Pewarta : Tim liputan | Editor/publisher : Admin radarkalbar.com
PONTIANAK – Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat (Kalbar) mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat sistem akuntabilitas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan menyusul adanya pandangan terkait celah sistemik yang dinilai berisiko menghambat efektivitas program di lapangan.
Ketua Umum BPM Kalbar, Gusti Eddy, mengatakan mekanisme bantuan pemerintah saat ini memerlukan pengawasan ketat guna menghindari rantai birokrasi yang panjang.
Pria yang juga jurnalis senior di Kalbar ini menilai, tanpa SOP yang jelas, terdapat potensi kerawanan dalam proses penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kami mencermati perlunya penguatan pada aspek transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam validasi mitra dan pelaporan keuangan. Jangan sampai ada celah yang bisa disalahgunakan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.
Selain tata kelola, Gusti Eddy juga menyoroti pentingnya standar teknis dapur umum untuk menjamin keamanan pangan, berkaca pada sejumlah laporan mengenai kendala teknis yang pernah terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
Menurutnya, indikator keberhasilan program harus terukur sejak awal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebagai langkah preventif, BPM Kalbar meminta instansi berwenang seperti KPK dan Kejaksaan RI untuk turut memantau jalannya program ini.
“Langkah monitoring ini penting sebagai bentuk pencegahan. Jika ke depan ditemukan bukti-bukti yang mengarah pada dugaan pelanggaran hukum, kami tentu akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) sesuai dengan koridor yang berlaku,” pungkasnya. [ red ]
