FOTO : Ketua DPC GMNI Mempawah, Abdurrahman, saat berorasi saat menggelar aksi baru – baru ini [ ist ]
Editor : R Hoesnan | publisher : Admin radarkalbar.com
PONTIANAK – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mempawah melontarkan kritik tajam terhadap Pemkab Mempawah terkait rencana pembangunan Rumah Dinas (Pendopo, red) Bupati yang diprediksi menelan anggaran Rp 15 miliar.
Proyek tersebut dinilai sebagai bentuk ketidakpekaan pemerintah terhadap skala prioritas kebutuhan rakyat.
Ketua DPC GMNI Mempawah, Abdurrahman, menegaskan kebijakan tersebut mencederai kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya.
Menurut dia, pada aksi massa bulan Desember 2025 lalu, pihak pemerintah bersama elemen pemuda dan mahasiswa telah sepakat untuk menunda dan mengkaji ulang proyek tersebut bersama Forkopimda.
“Sudah jelas dalam kesepakatan aksi Desember lalu, pembangunan ini akan dikaji ulang dan didiskusikan kembali. Namun sekarang justru terkesan dipaksakan. Kami mempertanyakan, ada kepentingan apa di balik ini?” ujar Abdurrahman dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/3/2026).
Ia menilai anggaran sebesar Rp 15 miliar seharusnya dialokasikan untuk sektor yang lebih krusial seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Lantas, ia pun mempertanyakan urgensi fasilitas mewah tersebut bagi kesejahteraan masyarakat luas.
“Apakah rumah dinas megah ini jaminan rakyat sejahtera? Jangan sampai ini hanya menjadi simbol kemewahan di tengah sulitnya ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Abdurrahman mengungkapkan sebagai bentuk protes nyata, GMNI Mempawah menyerukan kepada seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk mengawal langsung isu ini.
Tak cukup sampai di situ, mereka berencana mendatangi Kantor Bupati Mempawah pada Rabu, 1 April 2026, pukul 09.00 WIB untuk menuntut transparansi dan konsistensi pemerintah.
“Jika suara rakyat terus diabaikan, kami pastikan gelombang aksi akan semakin besar. Ini adalah peringatan keras bagi penguasa daerah,” cetusnya. [ red ]
