FOTO : Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin (Ist)
PALANGKA RAYA – radarkalbar.com
KELANGKAAN elpiji 3 kilogram (kg) masih terjadi dalam beberapa waktu terakhir pada sejumlah wilayah Indonesia.
Kelangkaan terjadi seperti pada wilayah Kalimantan, Banten, dan beberapa wilayah lainnya.
Kondisi ini seiring dengan turut meningkatnya permintaan terhadap elpiji 3 kg tersebut.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin, Selasa (25)7) meminta pemerintah segera melakukan upaya agar kelangkaan tabung elpiji 3 kg di sejumlah wilayah dapat segera teratasi dan upayakan jangan terulang kembali ni
Artinya, lanjut Mukhtarudin, pemerintah mesti memetakan wilayah yang saat ini mengalami kelangkaan elpiji 3 kg, maupun faktor-faktor penyebab kelangkaan tersebut.
“Sehingga upaya untuk mendistribusikan elpiji 3 kg tambahan ke tiap wilayah-wilayah itu agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat,” tandas Mukhtarudin Senin, kepada sejumlah awak media
Kendati demikian, politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini mengatakan pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam mendata kebutuhan masyarakat di tiap wilayah terhadap elpiji 3 kg.
“Agar jumlah elpiji 3 kg di tiap daerah dapat benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” imbuh Mukhtarudin.
Selain itu, Mukhtarudin juga mendorong PT. Pertamina memastikan distribusi gas elpiji 3 kg sesuai dengan jumlah dan harga yang telah ditetapkan, mengingat makin mahal dan makin langkanya elpiji 3 kg di tiap daerah harus segera diatasi.
*Penyebab Kelangkaan LPG*
Begitupun Mukhtarudin tidak menepis, pada pola distribusi terbuka seperti sekarang, terjadinya penyaluran gas melon yang tidak tepat sasaran memang sangat mungkin. , Terutama pada tingkat _end user_. Dalam konteks ini, bisa saja mereka yang tidak berhak justru turut membeli gas melon.
“Padahal sudah jelas, bahwa gas melon hanya diperuntukkan bagi orang miskin dan usaha mikro. Tapi faktanya, banyak juga orang mampu dan restoran besar yang menggunakan gas melon. Nah, kondisi tidak tepat sasaran ini yang sering menjadikan gas melon langka. Jatah yang seharusnya dipakai orang miskin justru dibeli orang kaya. Orang kaya bisa membeli sekaligus 2-3 tabung, tapi orang miskin tidak bisa,” kata dia.
“Yang terpenting tepat sasaran ya. Kalangan yang mampu seharusnya tidak menggunakan LPG 3Kg, sehingga masyarakat yang berhak bisa lebih mudah mendapatkan LPG 3Kg. Kemudian dalam prognosa kuota LPG 3 Kg memang 8,26 juta, tapi dalam APBN tahun 2023 sebesar 8 juta, artinya menang kurang koutanya,” tandas Mukhtarudin.
Dirinya berharap PT. Pertamina dan pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan pengawasan terhadap distribusi elpiji 3 kg di tiap daerah, baik ke agen-agen ataupun ke warung kecil, mengingat banyak masyarakat miskin yang kesulitan mendapatkan haknya, serta memastikan gas elpiji 3 kg tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak di luar target yang telah ditentukan.
“Komisi VII DPR RI berharap pemerintah ke depannya berkomitmen dalam menjamin bahwa peruntukkan gas elpiji 3 kg sesuai dengan target penerima manfaat dan memiliki harga terjangkau, serta memastikan tidak ada penimbunan atau kecurangan dalam penyaluran maupun pendistribusian LPG 3 kg,” pungkas Mukhtarudin, mengakhiri bincang – bincangnya.
editor : Herman