Oleh : Rosadi Jamani [ Ketua satupena Kalimantan Barat ]
SEANDAINYA saya jadi tersangka KPK, mungkin sudah meringkuk di hotel prodeo.
“Tukang ngopi kok jadi tersangka KPK sih, Bang?” seloroh Matasam teman ngopi.
“Itu seandainya, wak. Tukang ngopi tak ada backing, orang kecil, pasrah pakai baju orange.” Ups..maaf. Kisah sebenarnya bukan saya, melainkan Hasto. Sambil menikmati kopi di Jalan Ayani Pontianak, yok kita bahas betapa beratnya KPK menghadapi seorang Hasto.
KPK, lembaga anti-korupsi yang biasanya bikin gentar para koruptor, kali ini kayaknya kena batunya. Bukan main-main, orang yang ditersangkakan bukanlah bupati di pedalaman Kalimantan yang bisa langsung dijebloskan ke bui.
Ini Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Ya, orang yang biasanya bicara lantang soal moral politik, sekarang malah berurusan dengan KPK. Ironi? Siapa bilang!
Hasto, dengan segala kebesaran dirinya, memutuskan untuk menggugat keabsahan pimpinan KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya? Pimpinan KPK periode 2024-2029 dipilih oleh Presiden Jokowi, bukan oleh Presiden terpilih 2024-2029, yaitu Prabowo Subianto. Menurut kubu Hasto, pimpinan KPK itu “ilegal”.
Ya, semacam produk KW yang harus segera ditarik dari pasaran.
Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, dengan penuh percaya diri bilang, “Tidak ada lembaga atau pejabat dalam tingkat apapun yang sah menurut hukum dapat mengabaikan putusan MK.”
Wah, kalimatnya tinggi banget, sampai-sampai saya harus baca ulang tiga kali biar ngerti. Tapi intinya, mereka mau bikin KPK bertekuk lutut.
Tapi tunggu dulu. Hasto sendiri ditetapkan sebagai tersangka kasus suap ke Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Belum lagi kasus merintangi penyidikan KPK.
Katanya, Hasto memerintahkan Harun Masiku kabur saat operasi tangkap tangan. Bonusnya, Hasto juga sempat merendam ponselnya ke air. Teknik penghancuran bukti ala James Bond? Atau sekadar kebiasaan orang yang panik?
Nah, sekarang kita dihadapkan pada pertanyaan filosofis, apakah KPK yang sedang berusaha memberantas korupsi, atau Hasto yang sedang berusaha memberantas KPK? Atau jangan-jangan ini semua cuma sandiwara politik yang bikin kita semua pusing tujuh keliling?
Yang jelas, kalau KPK dianggap tidak sah, maka semua keputusannya juga harus dibatalkan. Termasuk penetapan Hasto sebagai tersangka. Intinya, Hasto ingin “membatalkan” status tersangkanya dengan cara membatalkan KPK.
Logika yang bikin otak berasap, tapi siapa tahu berhasil?
Tapi, jangan buru-buru kasih simpati ke KPK. Mereka juga sering dituduh pilih-pilih kasus. Kalau yang kecil-kecil, langsung digebuk. Tapi kalau yang besar-besar, eh, tiba-tiba ada alasan untuk menunda.
Hipokrisi? Mungkin. Tapi ini Indonesia, di mana politik itu seperti sinetron, penuh kejutan, tapi endingnya sering nggak jelas.
Mari kita duduk manis, sambil seruput kopi lagi. Drama KPK vs Hasto ini tak kalah ramainya dengan aksi Mega Red Sparks vs Pink Spider esok jam 11.30.
Siapa yang menang? Entahlah. Tapi yang pasti, rakyat selalu jadi penonton yang bayar tiket mahal, tapi nggak pernah dapat hiburan yang memuaskan.
#camanewak
