POTO : Momen berpoto bersama usai penandatanganan komitmen pelaksanaan zona integritas Tahun 2022 (Nar/Rezha & Alfian)
Sery Tayan – radarkalbar. com
PONTIANAK – Jajaran Kanwil Kemenkumham Kalbar melaksanakan penandatanganan komitmen pelaksanaan zona integritas Tahun 2022. Upaya ini guna untuk meneguhkan komitmen bersama dalam penyelenggaraan negara yang bersih.
Langkah ini guna menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Deklarasi janji kinerja serta penandatanganan perjanjian kinerja. Mengusung tema “Kita Tingkatkan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Semakin PASTI dan BERAKHLAK, Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural”.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Wilayah, pada Jumat (28/01/22). Dan diselenggarakan secara hybrid ini, acara ini mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Provinsi Kalimantan Barat.
Hadir secara langsung, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Juniman Hutagaol, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat Agus Priyadi, lrdam Xll/TPR Brigjen TNI Widhioseno, Kombes Pol. Raden Petit Wijaya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat Syarif Amin Muhammad dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak Mion Ginting.
Sementara, sebagai tuan rumah Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat hadir dengan formasi lengkap para pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (KPUT).
Kegiatan diawali dengan penampilan tarian yang mengedepankan keberagaman budaya yaitu Tarian Cina Dayak Melayu (Cidayu). Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama janji kinerja, pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, fakta integritas Tahun 2022. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi janji kinerja yang dipimpin oleh Kakanwil Kemenkumham Kalbar dan diikuti oleh pimpinan tinggi pratama dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis KUPT) jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.
Laporan pelaksanaan kegiatan, Kepala Divisi Administrasi, Anggiat Ferdinan menyampaikan bahwa pembangunan zona integritas pada Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar dan 27 (dua puluh tujuh) satuan kerja di lingkunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Tentunya akan dapat tercapai dukungan penuh dari pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, dan seluruh stakeholder.
“Dengan sinergitas dan kolaborasi yang telah terjalin dengan efektif selama ini menambah keyakinan buat kami target kinerja tersebut dapat terwujud,” ujarnya.
Dapat dukungan dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat
Berkesempatan memberikan kata sambutan, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Juniman Hutagaol mengatakan secara khusus bahwa Kejati pasti memberikan dukungan kepada Kanwil Kemenkumham Kalbar dalam perjuangan meraih predikat zona integritas WBBM.
“Perjuangan dalam meraih WBK/WBBM memang memerlukan kegigihan. Ibarat mengasah sebilah pisau, memerlukan usaha yang terus menerus. Apabila kita benar-benar serius maka tentu akan berhasil juga. Dukungan dari Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Kanwil Kemenkumham Kalbar beserta Jajaran adalah hal yang pasti,” jelas Juniman.
Ia juga menambahkan dukungan sangat penting dilakukan mengingat saat ini Kejaksaan Tinggi Pemprov Kalbar masih sama-sama berjuang meraih WBBM.
Acara ditutup dengan pemberian cinderamata dari Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat kepada seluruh undangan Forkompimda serta penandatanganan perjanjian kinerja oleh seluruh Kepala UPT dan Pimti Pratama.
Editor : Sery Tayan
