Walau Ketuanya Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Tetap Semangat Berantas Korupsi

FOTO : Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Ist)

JAKARTA – radarkalbar.com

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim tetap bekerja memberantas tindak pidana korupsi kedepannya.

Kendatpiun Ketua KPK Firli Bahuri telah ditetapkan Polda Metro Jaya menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Timur menunjukkan KPK tetap bekerja dan masih terdepan dalam memberantas korupsi.

“Penetapan Ketua KPK Firli Bahuri menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya tidak memengaruhi kinerja lembaga antirasuah dalam memberantas tindak pidana korupsi.,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat.

Menurutnya KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Kalimantan Timur pada 23 November 2023 sekitar pukul 13.00 WITA.

“Tim KPK mengamankan sejumlah uang, barang bukti lainnya dan beberapa pihak yang diduga sebagai pelaku dan saksi-saksi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan,” ucap mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) itu.

Ia mengatakan pihak KPK akan menyampaikan detil dugaan dan proses tangkap tangan itu setelah pimpinan KPK memperoleh keterangan yang cukup dalam proses pemeriksaan 1×24 jam pertama.

Ghufron mengaku ikut bertanggung jawab sebagai salah satu pimpinan KPK dan karenanya meminta maaf kepada segenap bangsa Indonesia atas peristiwa tersebut yang telah menimbulkan kegaduhan dan hampir mengikis harapan pada KPK untuk menjadi garda pemberantas korupsi.

“Tentu peristiwa itu akan menjadi pelajaran dan bahan evaluasi kami baik untuk internal maupun terhadap eksternal dan kami berkomitmen untuk melakukan pembenahan serta terbuka untuk menerima saran dari masyarakat demi perbaikan ke depan,” katanya.

Ia berharap masyarakat tetap mendukung secara konstruktif terhadap KPK dalam perjuangan memberantas korupsi. “Jika benar mohon didukung, jika salah mohon dikritik untuk kebaikan,” katanya.

Ia menjelaskan KPK adalah milik rakyat dan negara Indonesia, harapan itu masih ada dan akan terus ada dan membesar jika bersama bergandengan untuk memelihara dan merawat harapan Indonesia adil makmur bebas dari korupsi. (siberindo.co*)