POTO : rombongan Komisi X DPR RI dengan Wakil Wali Kota Cirebon usai melaksanakan pertemuan (Ist).
Pewarta/editor : Tim liputan/DPR RI
CIREBON – RADARKALBAR.COM
RANCANGAN Undang-undang (UU) tentang ekonomi kreatif telah disyahkan secara resmi menjadi Undang-undang (UU).Mencermati hal itu, pemerintah daerah (pemda) diperbolehkan membentuk Badan Layanan Umum (BLU).
Terkait hal itu, Anggota Komisi X DPR RI Nur Purnamasidi mendorong Pemerintah Daerah Cirebon untuk segera membentuk Badan Layanan Umum sebagaimana amanat UU Ekonomi Kreatif.
Pembentukan Badan Layanan Umum ini harus segera dilakukan agar dapat membantu para pelaku ekonomi kreatif yang selama ini kesulitan dalam mengakses modal. “Kami temukan memang mereka belum sampai untuk melaksanakan mandat dari Peraturan Pemerintah, yang mana tahapan-tahapan untuk membentuk Badan Layanan Umum ini sudah mereka lakukan,” ungkap Purnamasidi usai memimpin pertemuan Komisi X DPR RI dengan Wakil Wali Kota Cirebon, Jumat (18/11/2022).
“Kta ingin membuktikan bahwa kami serius melihat pengembangan Ekonomi Kreatif ini dan memberikan masukan untuk kedepannya, agar kerja sama dengan daerah-daerah yang akan kami datangkan itu menjadi kolaborasi, pengelolaan kepariwisataan dan pengelola ekonomi kreatif harus segera dilakukan,” ungkapnya.
Purnamasidi meminta agar pelaku ekonomi kreatif di Kota Cirebon, harus difasilitasi agar pemasarannya lebih meluas.
“Saya berharap Pemerintah Provinsi terutama dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini untuk bisa memfasilitasi pertemuan mereka dan membuat MOU,” ujarnya.
Purnamasidi juga sampaikan membangun pemetaan besar setiap potensi yang ada di daerah karena kerja sama seperti itu akan lebih mimicu pertumbuhan ekonominya dan juga bertambah wisatawan yang akan dating.
