Oleh : Rosadi Jamani [ Ketua Satupena Kalimantan Barat ]
SEHARIAN tadi netizen +62 mencurahkan amarah pada Jan Hwa Diana. Sekarang, saya mencoba membawa followers memahami dari sisi penguasa asal Surabaya itu.
Sambil seruput kopi americano di Kafe Teduh Jalan Dansen Pontianak, yok kita bahas sambil dengarkan lagu Perfect dari Ed Sheeran.
Kita mulai dari kisah telepon legendaris antara Wakil Walikota Surabaya dan Diana. Wakil sudah berdiri di depan pabrik, gerbang terkunci seperti pintu hati mantan yang trauma. Diteleponlah Diana. Responnya? “Siapa Anda?Jangan-jangan penipu.” Ini bukan sekadar jawaban, ini pernyataan ideologis.
Diana mungkin tumbuh besar dengan prinsip “jangan percaya siapa pun kecuali notaris.” Bisa jadi dia sudah kebal terhadap suara-suara asing yang biasanya menawarkan voucher, MLM, atau hutang.
Lagi pula, siapa yang bisa memastikan itu memang Wakil Walikota? Suara di telepon bisa dimanipulasi. Mungkin Diana hanya waspada, atau… mungkin dia pikir jabatan wakil itu tidak cukup penting dibanding kepala HRD-nya sendiri.
Kemarahan publik makin membara saat Diana bertemu Wakil Menteri Tenaga Kerja. Bayangkan, seorang pejabat negara datang, lalu Diana menyambutnya dengan santai sambil menggenggam HP. Ini bukan sekadar gesture, ini pernyataan level eksistensial.
Diana tampaknya sudah di level “aku sudah tahu solusinya, tinggal tunggu kalian paham.” Atau dalam teori psikologi sosial, ini disebut sebagai desensitisasi otoritas, kondisi di mana seseorang kehilangan rasa takut terhadap simbol-simbol kekuasaan. Biasanya muncul pada orang yang merasa tak tersentuh. Alias, punya beking. Atau punya foto bareng jender
Soal sistem denda yang katanya kejam? Telat kerja didenda. Salat Jumat lebih dari 20 menit didenda. Gak masuk kerja didenda. Cuti juga didenda. Napas terlalu panjang? Mungkin nanti juga didenda. Tapi kita coba bayangkan kemungkinan lain.
Bisa saja karyawan-karyawan Diana adalah kumpulan makhluk penuh alasan, lupa bangun, motor bocor, nenek sakit padahal udah meninggal dari 2004. Denda mungkin bukan alat penindasan, tapi bentuk perlawanan Diana terhadap budaya molor.
Dalam pikirannya, mungkin ini revolusi industri 5.0: pekerja diawasi, waktu dijaga, dan setiap detik berharga. Kapitalisme rasa timer microwave.
Lalu ada isu soal ijazah yang ditahan. Di sinilah Diana benar-benar ditahbiskan sebagai villain nasional. Tapi tunggu dulu. Bisa jadi ini bentuk trauma personal. Mungkin dulu dia terlalu sering ditinggal karyawan. Baru diajarin cara buka mesin, eh besoknya resign.
Maka ijazah dijadikan semacam “jaminan cinta.” Logikanya: “Kau boleh pergi, tapi ijazahmu tetap bersamaku.” Ini bukan kejahatan, ini luka batin yang berubah jadi sistem manajemen sumber daya manusia.
Ada juga yang bilang, Diana tidak takut siapa pun. Netizen ngamuk? Gak goyah. Pejabat marah? Biasa aja. Ormas datang? Masih bisa ngopi. Ini menimbulkan satu spekulasi psikologis menarik, Diana mungkin mengidap Anti-Fear Personality Disorder.
Sebuah kondisi langka di mana seseorang benar-benar tidak peduli pada ancaman eksternal, internal, maupun spiritual. Atau bisa jadi dia punya beking sekuat sinyal BTS, tak terlihat tapi nyata. Kalau dia main game, pasti pilih karakter tank dengan skill kebal semua.
Namun di balik semua keabsurdan ini, ada teori yang layak dipertimbangkan, bisa saja Diana hanyalah puncak dari gunung es industri yang sudah lama beku.
Pabrik lain mungkin sama kejam, tapi lebih pintar bersandiwara. Mereka senyum ke wartawan, traktir ormas, kirim parcel ke pejabat, dan upload CSR di Instagram. Diana? Terlalu polos. Terlalu jujur dalam ketidaksopanannya.
Apakah Diana salah? Mungkin. Apakah dia jahat? Entahlah. Tapi yang jelas, dalam republik absurd ini, yang jujur malah paling mudah dipenjara, dan yang pintar pencitraan bisa ikut seminar antikorupsi sambil bagi-bagi stiker. Maka memahami Diana bukan tentang membela, tapi menyadari, sistem ini sendiri yang bikin dia jadi begitu.
Selamat datang di negeri +62. Silakan denda diri sendiri karena terlalu berharap masuk akal.
#camanewak
