FOTO : Sultan Pontianak ke-IX, Syarif Mahmud Melvin Al Kadrie (ist)
Pewarta : Zen Zentha Zentara SE
radarkalbar.com, PONTIANAK – Kesultanan Pontianak menyerahkan proses hukum terduga pelaku pengrusakan Masjid Ahmadiyah Sintang ke Polda Kalbar.
Hal itu diungkapkan Sultan Pontianak ke-IX, Syarif Mahmud Melvin Al Kadrie, sebagai wujud kepedulian atas kondusifitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kalimantan Barat pasca aksi pengrusakan fasilitas ibadah Ahmadiyah di kabupaten Sintang, tanggal 3 September 2021.
Syarif Mahmud Melvin Al Kadrie, Sultan Pontianak ke IX mengaku sama sekali tidak setuju dengan keberadaan Ahmadiyah dan seluruh aktivitasnya.
Kendati demikian kata Sultan Kadariah Pontianak ini bukan serta merta setuju dengan tindakan pengrusakan fasilitas/rumah ibadahnya.
“Masalah pengrusakan Masjid Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, proses hukum terhadap para pelakunya, sepenuhnya penanganannya dipercayakan kepada Polda Kalbar,” ujarnya.
Sultan Pontianak ini menegaskan tidak ada upaya-upaya unjuk rasa untuk pembebasan tersangka pengrusakan Masjid Ahmadiyah. Jika hal itu ada Kesultanan Pontianak tidak ikut serta dan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.
Penyelesaian kasus Ahmadiyah di Kalbar mesti dituntaskan oleh Pemprov Kalbar. Dan ini menjadi sorotan utama dari Sultan Kadariah Pontianak, termasuk penghentian segala aktivitas Ahmadiyah di Kalbar.
Sultan Kadariah Pontianak ini, mengimbau kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat Melayu di Kalimantan Barat agar bersikap bijak, bisa saling menahan diri, berkepala dingin, jangan mudah terprovokasi dengan adanya unggahan-unggahan di sosial media serta tetap menyerahkan semua proses hukum kepada aparat keamanan yang berwenang.
“Ini demi terciptanya kedamaian di Kalimantan Barat. Semoga dengan kejadian ini kita bisa ambil hikmahnya,” tegasnya.
Berikut pernyataan sikap resmi Sultan Kadariah Pontianak ke-IX, Syarif Mahmud Melvin Al Kadrie, yang dimuat dalam sebuah video pendek :
Assalamualaikum Wr. Wb
Saya *Syarif Mahmud Melvin Al Kadrie, Sultan Pontianak ke IX*, Bersama *Habib Rizal Hasan Alkadrie dan Habib Arifin Hamid Al Kadrie* menyatakan :
1. Menolak dengan keras adanya aliran Ahmadiyah di Kalimantan Barat, sesuai dengan fatwa MUI tahun 2015 serta surat keputusan bersama 3 menteri bahwa Jemaah Ahmadiyah dianggap ajaran menyimpang sesat menyesatkan ‘di luar ajaran Islam’ yang harus dibubarkan oleh pemerintah.
2. Menuntut kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk bertindak tegas dalam memberhentikan segala kegiatan dari jamaah Ahmadiyah.
3. Mempercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian Polda Kalbar terkait proses penegakan hukum kepada saudara kami yang diamakan menyangkut permasalahan pembakaran fasiltas Ahmadiyah di Kabupaten Sintang
4. Terkait isu akan adanya demonstrasi menuntut dibebaskannya terduga pelaku provokator perusakan masjid Ahmadiyah di Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, kami dari pihak Kesultanan Kadariah Pontianak menyatakan tidak ikut berpartisipasi, tidak bertanggung jawab dan turut serta dalam rencana demonstrasi tersebut.
5. Mengimbau kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat Melayu di Kalimantan Barat, untuk bisa saling menahan diri, berkepala dingin, jangan mudah terprovokasi dengan adanya unggahan-unggahan di sosial media serta tetap menyerahkan semua proses hukum kepada aparat keamanan yang berwenang, demi terciptanya kedamaian di Kalimantan Barat. Semoga dengan kejadian ini kita bisa ambil hikmahnya.
Sekian dari saya Sultan Pontianak ke IX Syarif Mahmud Melvin Al Kadrie.
Pontianak,
15 September 2021.
Wasalamulaikum Wr. Wb
Editor : redaksi radarkalbar.com
