POTO : ilustrasi Desa Wisata (Ist)
Pewarta/editor : Tim redaksi/red**
JAKARTA – radarkalbar.com
DESA wisata akan mendapatkan insentif berupa tambahan anggaran. Tujuannya untuk bisa meningkatkan kunjungan wisata.
“Terpetik suatu ide, bagaimana kalau kita kasih insentif untuk desa-desa wisata, memberikan fasilitasi sehingga kunjungan, produk-produk ekonomi kreatifnya lebih terangkat dan kunjungan wisatawan nusantara bisa meningkat,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kemenparekraf/Baparekraf bertema ‘Transformasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Inklusif dan Berkelanjutan’ di Jakarta, Kamis.
Usulan tersebut tercetus atas latar belakang bahwa masyarakat Indonesia yang dinilai kurang berlibur.
Hal itu berdasarkan laporan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney yang menyebut jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) per penduduk di Indonesia hanya sekitar 2,6 kali dalam setahun.
“Memang orang Indonesia itu kurang piknik. Sudah keluar studinya. Kita dibandingkan negara-negara tetangga, kita kurang healing. Hanya dua kali lipat, atau 2,5 kali lipat dari jumlah populasi kita,” ungkapnya.
Menurut Sandi, desa wisata punya potensi untuk dikembangkan lantaran merupakan salah satu penopang dan juara pariwisata di kala pandemi Covid-19 mengamuk atau pandemic winner.
Oleh karena itu, desa wisata yang jumlahnya ribuan dan tersebar di seluruh Indonesia itu berpotensi untuk mendorong pergerakan wisnus yang ditargetkan bisa mencapai 1,2-1,4 miliar perjalanan pada 2023.
“Alangkah baiknya untuk menghadirkan pergerakan 1,2-1,4 miliar ini, desa-desa wisata bisa mendapatkan tambahan anggaran untuk mendapatkan kunjungan tambahan,” imbuhnya.
Sandi mengungkapkan pola insentif akan diberikan sebagaimana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada sekolah.
“Jadi polanya, ia (Menko PMK) menyampaikan seperti BOS yang dia lakukan di Kemendikbud di periode yang lalu yang bisa diarahkan ke study tour, studi banding, bisa untuk melakukan kegiatan edukasi sekaligus berwisata edukasi,” jelasnya.
Meski demikian, Sandi mengatakan usulan tersebut masih belum final akan ditindaklanjuti lebih jauh dengan Kemenko PMK. Begitu pula terkait besaran alokasi insentifnya.
“Nanti akan kami tindaklanjuti dengan Pak Menko PMK. Ini baru formulasi jadi akan kami ajukan secara terpisah di 2023,” ujar mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu. (*)
