FOTO : Momen simposium yang digelar SMSI Pusat, nada Rabu, 14 Januari 2026 ( ist)
Tim liputan – radarkalbar.com
JAKARTA – Gagasan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat sebagai respons atas tingginya ongkos politik dan maraknya praktik transaksional dalam Pilkada langsung.
Isu tersebut mengemuka dalam Simposium Nasional Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang digelar di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Forum diskusi yang berlangsung di Press Club Indonesia, Kantor SMSI Pusat, Jalan Veteran II, Gambir, Jakarta Pusat, itu mengangkat tema “Pilkada dalam Bingkai Demokrasi Pancasila”.
Sejumlah akademisi dan pakar kebijakan publik dihadirkan untuk mengkaji ulang relevansi mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia menjelang Pilkada 2026.
Ketua Dewan Pakar SMSI, Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, S.E., M.E., menilai bahwa praktik demokrasi tidak semata-mata diukur dari pemilihan langsung oleh rakyat.
Ia menekankan bahwa Demokrasi Pancasila juga menuntut stabilitas pemerintahan, kualitas kepemimpinan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
Menurut Prof. Yuddy, pengalaman pemilihan kepala daerah melalui DPRD pada masa sebelum reformasi menyimpan sejumlah catatan positif, terutama dalam menjaga kesinambungan kebijakan dan mengurangi konflik politik di daerah.
“Tentu model lama itu tidak bisa diterapkan begitu saja, tetapi dapat menjadi bahan evaluasi untuk merumuskan sistem yang lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Pandangan senada disampaikan Guru Besar Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si.
Dia menyoroti lemahnya sistem rekrutmen politik sebagai akar persoalan Pilkada saat ini, terlepas dari mekanisme langsung atau tidak langsung.
Prof. Albertus menjelaskan, pada era pemilihan melalui DPRD, proses seleksi kepala daerah relatif lebih menekankan kapasitas birokratis dan kemampuan mengelola pemerintahan.
“Biaya politik lebih terkendali dan mekanisme kontrol lebih jelas. Tantangannya adalah memastikan proses itu berjalan terbuka dan bebas dari kompromi elit,” katanya.
Sementara itu, Guru Besar FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Taufiqurokhman, S.H., M.Si., mengingatkan bahwa Pilkada langsung tetap memiliki keunggulan dari sisi legitimasi publik karena mandat diperoleh langsung dari pemilih.
Meski demikian, ia menilai wacana pemilihan melalui DPRD layak dikaji secara objektif sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas demokrasi lokal. “Apa pun modelnya, kedaulatan rakyat harus menjadi prinsip utama, bukan dikorbankan,” ujarnya.
Simposium yang dipandu Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, S.H., M.H., tersebut menutup diskusi dengan kesimpulan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi alternatif kebijakan, sepanjang dirancang secara demokratis, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
SMSI menilai diskursus ini penting sebagai kontribusi pemikiran dalam merespons tantangan demokrasi lokal ke depan. ( red)
Source : rilis SMSI Pusat
Editor/publisher : admin radarkalbar.com
