FOTO : Dirreskrimsus Polda Kalbar, Kombes Pol Burhanuddin [ ist ]
Ulasan utama berita :
- Status Perkara Naik ke Penyidikan: Penanganan kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Kalbar telah resmi naik ke tahap penyidikan (sidik).
- Fokus Pengumpulan Dua Alat Bukti: Dirreskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol Burhanuddin menegaskan penyidik tengah berfokus mengumpulkan minimal dua alat bukti sah sesuai KUHAP sebelum menetapkan tersangka.
- Pemeriksaan Saksi dan Peluang Periksa Petinggi Bank: Penyidik maraton memeriksa saksi kunci, menyita dokumen pencairan, serta membuka peluang memeriksa jajaran pejabat struktural atau petinggi Bank Kalbar jika terbukti terlibat.
- Kerugian Negara Masih Diaudit: Nominal kerugian keuangan negara belum dipublikasikan karena masih dalam proses penghitungan oleh lembaga auditor negara agar akurat di persidangan.
- Komitmen Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Polda Kalbar menjamin proses hukum berjalan profesional, transparan, dan tidak akan berhenti setengah jalan demi menyelamatkan keuangan negara serta menjaga kepercayaan publik pada perbankan daerah.
Pewarta/editor : tim redaksi
PONTIANAK, RADARKALBAR.COM – Polda Kalbar menegaskan tidak akan memberi ruang kompromi dalam mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Kalbar.
Status penanganan perkara yang kini resmi naik ke tahap penyidikan menjadi sinyal kuat keseriusan korps Bhayangkara dalam membongkar praktik lancung pada lembaga keuangan daerah tersebut.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kalbar, Kombes Pol Burhanuddin, memastikan penyidik saat ini tengah bekerja maraton untuk merampungkan konstruksi hukum kasus ini. Fokus utama kepolisian tertuju pada pengumpulan minimal dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai syarat mutlak penetapan tersangka.
”Tidak ada yang kebal hukum. Penanganan kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan dan seluruh prosesnya terus berjalan secara profesional, transparan, serta akuntabel. Saat ini tim penyidik sedang memfokuskan energi untuk memperkuat pembuktian dan mengumpulkan minimal dua alat bukti yang sah guna menyeret pihak-pihak yang paling bertanggung jawab,” tegas Burhanuddin saat dikonfirmasi awak media di Pontianak, Selasa (10/11/2026).
Dalam proses pendalaman perkara, penyidik secara maraton telah dan terus memanggil sejumlah saksi kunci untuk dimintai keterangan, sekaligus menyita berbagai dokumen krusial terkait mekanisme pencairan dana KUR. Kepolisian juga membuka lebar peluang untuk memeriksa jajaran pejabat struktural maupun petinggi di bank pelat merah tersebut apabila dalam pengembangan ditemukan indikasi keterlibatan, penyalahgunaan wewenang, maupun pembiaran sistemik.
”Siapa pun yang terlibat dan terbukti menikmati aliran dana tersebut, baik di level pelaksana maupun pengambil kebijakan, pasti akan kami mintai pertanggungjawaban secara hukum,” imbuhnya.
Di sisi lain, terkait besaran pasti kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat dugaan penyimpangan program pembiayaan usaha rakyat ini, Burhanuddin menyebutkan bahwa pihaknya masih berkoordinasi intensif dengan lembaga auditor negara. Angka kerugian secara riil baru akan dipublikasikan ke ruang publik setelah proses penghitungan audit investigatif rampung sepenuhnya agar memiliki kekuatan pembuktian yang akurat di persidangan.
Langkah tegas Polda Kalbar ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola dana publik di Kalimantan Barat agar tidak main-main dengan program pemerintah yang sejatinya diperuntukkan bagi penguatan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
” Kami berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas demi menyelamatkan keuangan negara serta menjaga marwah dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan daerah,” tegasnya. [ Red ]
Publisher : admin radarkalbar.com
PERINGATAN HAK CIPTA :
SELURUH konten/berita dalam halaman ini dilindungi oleh Undang-Undang. Mengutip, menyadur, menyalin, atau menggandakan sebagian maupun seluruh isi berita ini tanpa izin tertulis dari pihak redaksi merupakan pelanggaran hak cipta.
