FOTO : forum Diskusi Harmonisasi dan Sinergi Mahasiswa dan Kepolisian bertajuk “Panggung Demokrasi: Refleksi Semangat Kepahlawanan, dari Orasi Menjadi Solusi” di Pontianak, Selasa, 10 November 2026 [ ist ]
Ulasan utama berita :
- Jaminan Kebebasan Berpendapat: Kapolda Kalbar Irjen Pol. Alberd Sianipar menegaskan polisi hadir untuk mengamankan dan melindungi hak penyampaian pendapat mahasiswa, bukan membatasinya.
- Dialog Berkelanjutan: Dalam diskusi bersama Cipayung Plus, BEM, dan OKP di Pontianak (10/11/2026), Kapolda mendorong agar komunikasi dibangun rutin untuk mencegah kesalahpahaman, tidak hanya saat demonstrasi.
- Dorongan Solusi Nyata: Mengusung semangat Hari Pahlawan, mahasiswa diharapkan tidak hanya berorasi menyampaikan kritik, tetapi juga melahirkan inovasi dan solusi konkret bagi masyarakat demi menjaga kondusivitas Kalbar.
Pewarta/editor : redaksi
PONTIANAK, RADARKALBAR.COM – Polda Kalbar memastikan komitmennya dalam mengawal dan melindungi hak konstitusional warga negara, khususnya mahasiswa, untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Kehadiran aparat kepolisian di lapangan ditegaskan bukan untuk membatasi ruang gerak demokrasi, melainkan menjamin agar penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib sesuai aturan.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Kalbar Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar dalam forum Diskusi Harmonisasi dan Sinergi Mahasiswa dan Kepolisian bertajuk “Panggung Demokrasi: Refleksi Semangat Kepahlawanan, dari Orasi Menjadi Solusi” di Pontianak, Selasa (10/11/2026).
”Kepolisian hadir dalam aksi penyampaian pendapat di muka umum bukan membatasi, tetapi memastikan hak konstitusional warga negara tersebut dapat dijalankan secara aman, tertib, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Irjen Pol. Alberd Sianipar dalam acara yang turut dihadiri Direktur Intelkam Kombes Pol. Munizar, Wadirreskrimum AKBP Siswo Dwi Nugroho, serta jajaran pejabat utama Polda Kalbar tersebut.
Kegiatan yang mempertemukan jajaran kepolisian dengan pimpinan Kelompok Cipayung Plus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan organisasi kepemudaan se-Kalimantan Barat ini digelar untuk membangun komunikasi dua arah.
Alberd menilai, dialog terbuka sangat krusial guna menyamakan persepsi, merawat kepercayaan publik, serta meminimalkan potensi kesalahpahaman dalam merespons dinamika sosial.
” Kami berharap komunikasi antara kepolisian dan elemen mahasiswa tidak hanya terjalin secara insidental saat terjadi unjuk rasa di lapangan, melainkan terbangun secara berkelanjutan,” harapnya.
Selain menjaga fungsi kontrol sosial melalui kritik yang konstruktif, momentum Hari Pahlawan dalam diskusi tersebut juga diharapkan memicu generasi muda agar tidak berhenti pada penyampaian tuntutan semata.
” Kita dorong untuk terus mengambil peran intelektual dengan melahirkan inovasi serta solusi konkret bagi persoalan masyarakat demi menjaga situasi Kalimantan Barat tetap kondusif dan demokratis,” pungkasnya. [ Red ]
Publisher : Admin radarkalbar.com
