Toba Samosir, radar-kalbar.com -Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi melakukan pengapungan kapal Roll On- Roll Off (Ro-Ro/ kapal penyeberangan) 300 Gross Ton (GT) dan peletakan lunas kapal _(keel laying)_ Ro-Ro 200 GT di Galangan Kapal PT. Dok Bahari Nusantara, Toba Samosir, Sumatera Utara pada Sabtu (9/11).
“Selain arahan dari Presiden Joko Widodo untuk mengaktifkan transportasi di kawasan wisata Danau Toba, semenjak tahun 2017-2018 tidak kurang dari Rp700 Miliar telah kami (Kementerian Perhubungan) alokasikan untuk anggaran di Danau Toba ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada PT. Dok Bahari Nusantara yang telah mendapat kepercayaan dari Pemerintah untuk membangun kapal-kapal ini. Kapal yang 300 GT ini rencananya akan melayani di Dermaga Balige dan melayani lintas Balige- Onan Runggu,” kata Dirjen Budi dalam sambutannya pada acara tersebut.
“Kapasitas Ro-Ro 300 GT ini mampu mengangkut sebanyak 180 orang dan 21 unit kendaraan roda empat. Panjang kapal yang akan diresmikan ini yakni 39 meter, lebar 11 meter, dan kecepatan 10 knot. Sementara yang akan dilakukan peletakan lunas ini panjang kapalnya 35 meter dengan lebar 9 meter, kecepatan 11 knot, nantinya mampu mengangkut 120 penumpang dan 15 unit kendaraan roda empat. Kami akan memaksimalkan setiap pembangunan kapal baru sebagai bukti keseriusan pemerintah untuk mengangkat Danau Toba sebagai kawasan wisata kelas dunia,” ucap Dirjen Budi.
Sementara itu, Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Chandra Irawan juga turut hadir sembari memberikan keterangan teknis dari 2 buah kapal yang dilakukan pengapungan maupun peletakan lunasnya hari ini. “Kapal 300 GT ini diperlukan interior yang lebih baik dan akan disediakan interior yang kedap suara. Bulan depan untuk peresmiannya direncanakan akan dilakukan oleh Menteri Perhubungan (Menhub),” tambah Chandra.
“Kegiatan pengapungan kapal ini yang pertama adalah yang 300 GT dan mendapat anggaran APBN dengan mekanisme kontrak tahun jamak _( multi years contract)_ serta memakan waktu selama 15 bulan, direncanakan selesai Desember 2019 ini. Anggaran total pagunya sebesar Rp35 Miliar, namun dalam pelelangan didapat angka Rp31 Miliar (efisiensi Rp4 miliar) dan dilaksanakan pembangunannya oleh PT. Dok Bahari Nusantara. Yang kedua yaitu pembangunan kapal Ro-Ro 200 GT yang saat ini akan dilakukan peletakan lunas kapalnya. Sama- sama dengan skema _multi years contract_ selama 15 bulan hanya saja kapal ini direncanakan selesai tahun depan. Namun kapal 200 GT ini akan dinaikkan menjadi 300 GT sesuai arahan Menhub dan Dirjen,” jelas Chandra.
Sementara itu terkait nama kapal, Chandra menjelaskan bahwa Ditjen Hubdat telah mempersiapkan nama beserta beberapa pilihannya sesuai masukan dari Pemerintah Daerah namun hingga kinj masih menunggu persetujuan dari Menhub dan Menko Kemaritiman. “Pengoperasiannya nanti akan diserahkan kepada PT. ASDP Indonesia Ferry untuk kapal yang 300 GT ini,” jabar Chandra seputar pengoperasian kapal.
Dirjen Budi melanjutkan pernyataannya seputar kondisi penyeberangan di Danau Toba bahwa, “Kapal di Danau Toba sudah pernah kami inventarisasi jumlahnya lebih dari 300 unit tapi dari 300 itu kalau kapal penumpang atau penyeberangan seharusnya dockingnya itu 1 tahun sekali, namun karena tidak ada fasilitas docking jadi tidak dapat difasilitasi dengan baik. Nanti ke depannya akan ada dermaga kecil di sini termasuk fasilitas dockingnya dengan menyerap tenaga kerja dari warga lokal,” tambahnya.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik Bupati, Kejaksaan Negeri, dan Kapolres maupun PT. Dok Bahari Nusantara. Sesuai arahan Menhub dan Menko Kemaritiman kita akan melakukan perubahan terutama dari segi keselamatan,” tegas Dirjen Budi soal keselamatan pelayaran di Danau Toba.
“Kami juga mengharapkan satu kerja sama yang baik dari masyarakat, Polri, maupun TNI. Dengan pengalaman kapal Sinar Bangun yang pernah tenggelam mudah- mudahan menjadi momentum untuk memperbaiki keselamatan pelayaran di Danau Toba,” tutup Dirjen Budi.
Dalam kesempatan ini juga dihadiri oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Putu Sumarjaya, Bupati Toba Samosir Darwin Siagian, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Kapolres Tobasa, Kapolres Simalungun, Kepala Kejaksaan Negeri Tobasa. (HS/PTR/EI)
Sumber : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
Endy Irawan
