FOTO : Momen berpoto bersama sela-sela pendidikan dan pelatihan Paralegal bagi pemerhati perempuan dan anak [ist]
redaksi – radarkalbar.com
PONTIANAK – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pontianak, Kalimantan Barat menggelar pendidikan dan pelatihan Paralegal angkatan pertama berlangsung pada 2-5 Desember 2024, berlangsung di Hotel Alimoer, Kubu Raya.
Kegiatan ini digelar, setelah LBH Pontianak mendapat akreditasi dari Kemenkumham untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Paralegal itu.
Selain itu, kegiatan itu digelar sebagai upaya untuk memperkuat dan meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.
Momen ini menghadirkan peserta sebanyak 50 orang dari berbagai latar belakang, termasuk organisasi masyarakat sipil, perwakilan pemerintah dan komunitas masyarakat.
Rangkaian acara ini merupakan kerjasama LBH Pontianak bersama Wahana Visi Indonesia serta Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Tujuannya, untuk meningkatan kapasitas masyarakat menjadi paralegal dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Momen tersebut diharapkan para peserta diharapkan dapat memahami secara mendalam berbagai aspek hukum yang relevan, mulai dari pengenalan jenis-jenis kekerasan, prosedur pelaporan, hingga upaya advokasi.
Ketua LBH Pontianak, Abdul Azis mengatakan pelatihan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan bagi perempuan dan anak.
“Tentunya dengan membekali para paralegal dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Maka diharapkan semakin banyak korban yang berani melaporkan kasusnya dan mendapatkan keadilan,” ujar Azis.
Menurut Azis, selama pelatihan, para peserta diberikan materi yang sangat komprehensif, mulai dari pemahaman mendasar tentang hukum pidana, hukum perdata, hingga hukum acara pidana.
“Nah, selain itu, para peserta juga dibekali dengan keterampilan komunikasi, negosiasi, dan advokasi yang efektif,” timpal Azis.
Azis menambahkan salah satu fokus utama dari pelatihan ini adalah pada isu-isu kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
“Para peserta diajak untuk mendiskusikan berbagai bentuk kekerasan seksual, faktor-faktor penyebab, serta dampak psikologis yang ditimbulkan pada korban,” jelasnya.
Selain itu kata Azis, para peserta juga diberikan pemahaman tentang pentingnya penanganan kasus kekerasan seksual secara holistik, mulai dari tahap pelaporan, pendampingan, hingga pemulihan.
“Nah, kegiatan pelatihan ini juga menjadi ajang pertemuan bagi berbagai pihak yang peduli terhadap isu perempuan dan anak. Dan melalui sesi diskusi dan sharing pengalaman, para peserta dapat membangun jaringan kerja yang lebih kuat,” tuturnya.
“Kemitraan merupakan kunci keberhasilan dalam upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak,” sambung Azis.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung berbagai upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” cetusnya.
Azis berharapan pelatihan ini dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Para peserta pelatihan diharapkan dapat menjadi agen perubahan di komunitas masing-masing, dengan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dan mendampingi korban untuk mendapatkan keadilan,” harapnya.
Sementara, salah seorang peserta, Anggita Nally Wangsa mengungkapkan antusiasismenya dalam mengikuti rangkaian pendidikan dan pelatihan tersebut.
“Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya mendapatkan banyak pengetahuan baru yang dapat diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Saya berharap dapat membantu lebih banyak lagi korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan,” ungkapnya. [red/r]
