Jakarta, radar-kalbar.com- Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember setiap tahunnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Mewujudkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Bersih Tanpa Korupsi, Menuju Indonesia Maju”. Bertempat di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Kantor KKP, Jakarta Pusat, Senin (9/12).
KKP menghadirkan sederet narasumber untuk menumbuhkan semangat pemberantasan korupsi seperti Guru Besar Hukum UGM Prof. Edward OS Hiariej, Komisioner KPK Tahun 2003-2007 Erry Riyana Hardjapamekas, dan Hakim Agung Tahun 2000-2016 Artidjo Alkosta, bersama moderator kondang Dosen Universitas Indonesia Imam B. Prasodjo.
Mengawali sambutannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan bahwa KKP selalu berupaya untuk berperan aktif dalam setiap upaya dan kegiatan pemberantasan korupsi. Menurutnya, tema yang diusung pada peringatan Hakordia kali ini, “Mewujudkan KKP Bersih Tanpa Korupsi, Menuju Indonesia Maju” merupakan bentuk penjabaran tekad kuat KKP untuk membangun SDM yang berintegritas dan berjiwa antikorupsi.
“Peringatan ini juga sebagai upaya pencegahan bagi semua khususnya aparatur sipil negara lingkup KKP agar terhindar dari tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Peringatan Hakordia yang telah ditetapkan PBB sejak 2003 lalu ini merupakan penanda perlawanan bersama terhadap korupsi yang menjadi wabah penyebab kesengsaraan rakyat. Sebagai sebuah agenda dunia, hari antikorupsi dideklarasikan sebagai sebuah ikrar bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk memerangi dan mencegah korupsi.
Menteri Edhy menyebut, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan penghambat utama tercapainya tujuan pembangunan nasional. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh lemahnya sistem, rendahnya integritas sumber daya manusia, dan lemahnya penegakan hukum. “Ketiga hal tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi sehingga menumbuhkan permasalahan korupsi menjadi semakin kompleks,” tuturnya.
Sampai dengan saat ini, upaya perbaikan sistem untuk mendeteksi dan mencegah korupsi dipandang belum cukup. Terlebih bila korupsi disebabkan karena lemahnya integritas individu, integritas institusi, integritas hubungan antarinstitusi, dan praktik birokrasi yang erat kaitannya dengan nilai, perilaku, sistem dan budaya. Untuk itu diperlukan kesadaran untuk membangun integritas agar semakin kuat.
Menteri Edhy menjelaskan, hal-hal yang dilakukan untuk menanamkan budaya integritas di KKP adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau values, menerapkan sistem, dan leadership yang baik. “Kita berantas kebiasan–kebiasaan yang mengarah pada perbuatan KKN. Kita harus fokus menjadi birokrat yang bersih dan melayani untuk mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera,” ujarnya bersemangat.
Menteri Edhy meyakini, leadership mempunyai peranan penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bukan sekadar komitmen, namun dibarengi dengan tindakan tegas, keberanian untuk bertindak, menjaga, serta mengawal pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Saya harap setiap pimpinan di KKP pada setiap jenjangnya harus memilki komitmen dan leadership yang kuat untuk mampu memimpin pemberantasan korupsi minimal di lingkungannya serta membangun integritas baiki individu maupun Integritas organisasi,” pesannya.
Menteri Edhy berharap, peringatan Hakordia ini dapat menjadi sarana penyadar bagi semua agar tidak terjerumus dalam korupsi. Hal ini sejalan dengan Revolusi Mental yang diusung pemerintah.
“Kami tugaskan jajaran Inspektorat Jenderal KKP agar mampu memantau dan mengevaluasi perkembangan pembangunan budaya integritas dan budaya anti korupsi dilingkungan KKP. Inspektorat Jenderal KKP harus mampu menjadi prime mover atas gerakan ini sehingga KKP akan semakin berintegritas dan menjadi lembaga yang lebih baik dan lebih bersih,” tandasnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal KKP Muhammad Yusuf menyampaikan, ada beberapa upaya yang telah dilakukan KKP dalam pencegahan korupsi ini. Pihaknya melakukan pengawasan intern antara lain melalui probity audit khususnya terhadap pengadaan barang/jasa di KKP agar tidak terjadi penyimpangan atau fraud yang dapat berdampak hukum. Selain itu juga peningkatan pengendalian di seluruh unit kerja, antara lain dengan membertuk Satgas Sistem Pengendalian Intern (SPI) di setiap unit Eselon I dan kantor daerah (UPT) untuk membantu pengendalian kegiatan.
KKP juga melakukan pengelolaan pengaduan dengan berbagai media yang memudahkan masyarakat untuk menyalurkan penanganan pengaduan masyarakat meliputi banyak media yaitu email, telpon/fax, sms, website LAPOR, PO Box, atau langsung ke Sekretariat TPP serta aplikasi Whistleblowing system. KKP juga membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terkait dengan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
KKP juga membentuk unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), memberikan pelatihan dan pembentukan Tunas Integritas atau agen perubahan, serta melaksanakan Training of Trainers (ToT) bagi ASN KKP tentang antikorupsi.
“Kami telah melaksanakan banyak kegiatan untuk peringatan Hakordia ini mulai dari perlombaan poster antikorupsi, bakti sosial pembagian sembako sebanyak 2.500 parsel di 8 pelabuhan, sunatan massal untuk putra nelayan yang tidak mampu sebanyak 200 orang, jalan sehat bersama yang diikuti oleh hampir 1.000 peserta termasuk dari kejaksanaan, KPK, dan beberapa stakeholder lainnya,” papar Yusuf.
“Kami berharap banyak bahwa momen ini bukan seremonial belaka, tapi kita sama-sama bangun komitmen bagaimana agar KKP ini bisa sehat, bersih, menjadikan Indonesia yang maju” pungkasnya.
Sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi, dalam kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan “Pakta Integritas” antara Para Pejabat Eselon I lingkup KKP dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Dalam gelaran talkshow Hakordia, Artidjo Alkostar mendorong pemanfaatan hasil kejahatan untuk kesejahteraan nelayan. Meskipun ia mengakui, pengembalian aset kejahatan di Indonesia baru dilakukan melalui sarana hukum pidana atau criminal based forfeiture, belum melalui sarana hukum keperdataan atau civil based forfeiture atau non-conviction based forfeiture (NCB) seperti yang diterapkan di Amerika dan Inggris.
“Proses pemberantasan korupsi di Republik ini, saya kira sulit untuk diprediksi. Tapi kita jangan pernah risau, jangan pernah galau. Kita harus tetap maju dan yakin bahwa suatu saat paling tidak anak cucu kita akan menikmati Indonesia ini bebas dari korupsi,” ucapnya.
Sementara itu, Erry Riyana Hardjapamekas menyoroti akuntabilitas program KKP dan peningkatan kesejahteraan nelayan dalam kerangka pelaksanaan good governance.
“Pemberantas korupsi memang membutuhkan waktu yang lama dan kesabaran revolusioner. Jadi silakan Anda bersabar, mulai di tempat Anda sendiri, dan kita mulai sekarang. Jangan Menunggu perbaikan penghasilan, perbaikan sistem, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita mulai dari lingkungan kita sendiri,” cetusnya.
Adapun Prof. Edward OS Hiariej menyampaikan beberapa terobosan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif di lingkungan pemerintahan. Menurutnya ada tiga hal penting dalam pencegahan korupsi.
“Pertama adalah integrity integritas itu lebih pada nurani pada orang. Yang kedua, akuntabilitas, dan ketiga adalah transparasi,” jelasnya.
Tak ketinggalan, Imam B. Prasodjo menegaskan, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia ini merupakan sarana updating masalah-masalah yang sedang dihadapi Indonesia, tidak hanya melalui talking action tetapi juga thinking action.
“Indonesia adalah negeri besar. Jangan sampai negeri yang besar ini menjadi kerumunan semata. Oleh karena itu, dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi sedunia ini, mari kita susun barisan,” tutupnya.
Dalam peringatan Hakordia kali ini, dilakukan penyerahan penghargaan “Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2019” oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kepada 14 unit kerja lingkup KKP yaitu Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang; Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang; Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat; Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Balai Perikanan Budidaya Laut Batam; Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Benoa; Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Jakarta; Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong; Balai Riset dan Observasi Laut; Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan Jakarta; Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang; Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya II; Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar; dan Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar.
Tak hanya itu, dilakukan pula penyerahan hadiah bagi pemenang Lomba Poster Anti Korupsi Tahun 2019 yaitu Fajar Wicaksono (SKIPM Bandung), Nurdin Kasim (SUPM Bone), dan Jefrynanda Bagus Ardiansyah (PPN Brondong).
Sumber : Lilly Aprilya Pregiwati
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri