FOTO : Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah (Ist)
Rilis Prokopim Sintang – radarkalbar. com
SINTANG – Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah pelaksanaan APBD Tahun 2022 telah mulai. Organisasi perangkat daerah (OPD) mesti segera mempersiapkan administrasi pendukung, diantaranya untuk pelelangan kegiatan.
“Saya minta OPD segera mempersiapkan dokumen untuk proses pelelangan. Karena berdasarkan hasil zoom meeting antara Mendagri dengan Gubernur dan Bupati seluruh Indonesia pada pertengahan Desember 2021 yang lalu. Triwulan pertama tahun 2022, semua kegiatan harus sudah selesai dilakukan lelang. Akhir triwulan pertama akan ada evaluasi serempak seluruh Indonesia oleh Kemendagri, ” ungkapnya dalam rapat koordinasi (rakor) persiapan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Sintang pada Jumat (7/1/2022).
Hanya memang kata Yosepha, belum dijelaskan apakah daerah belum selesai melakukan lelang pada triwulan pertama itu, akan ada sanksi atau tidak. Dimana semisalnya DAU daerah tersebut akan ditunda atau dikurangi, belum dijelaskan oleh Kemendagri.
“Hanya Kemendagri minta kabupaten/kota dan provinsi untuk melakukan pelelangan proyek pada triwulan pertama. Oleh sebab itu, mohon kepada semua OPD yang ada kegiatan pelelangan kegiatan agar segera menyiapkan persyaratan,” tuturnya.
Menurut Yosepha, Bagian Pengadaan hendaknya juga agar segera membentuk kelompok kerja. Untuk BPKAD segera memproses seluruh administrasi untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan tahun 2022.
” Bulan Januari 2022 ini juga harus sudah diterbitkan semua administrasi yang diperlukan, ”pinta,
Selain itu, Yosepha meminta semua OPD termasuk para Camat dan Lurah untuk segera menyiapkan laporan keuangan masing-masing secara lengkap paling lambat tanggal 10 Januari 2022.
Kemudian Ia juga mengingatkan pertanggungjawaban dana BOS yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga harus cepat menyampaikan laporan pertanggungjawabanya.
“Jangan lama-lama. Segera semua sekolah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Karena Inspektorat akan segera melakukan review terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, dan akhir Januari 2022 kemungkinan BPK RI akan segera masuk untuk melakukan audit, ”jelasnya.
Disamping itu kata Yosepha, kewajiban semua Kepala OPD, Auditor, Camat dan petugas di Bagian Pengadaan juga segera menyampaikan Laporan Harta Kekayanaan Penyelenggara Negara atau LHKPN tahun 2021 paling lambat Februari 2022.
“Dan terima kasih di Sekretariat DPRD yang sudah 100 persen menyampaikan LHKPN tahun 2020 yang lalu bahkan lebih awal dari OPD yang lain. Saya juga mengingatkan kepala OPD agar memperhatikan e-SAKIP, paling lambat Maret 2022 sudah selesai mengisi e-SAKIP. Januari dan Februari 2022 kan kegiatan belum banyak. Jadi OPD bisa konsentrasi mengisi dan menyelesaikan e-SAKIP atau hal-hal yang bersifat administrasi, ”paparnya.
Yosepha juga menyampaikan terkait adanya aturan baru soal kepegawaian, mulai tahun 2022 ini, akumulasi ketidakhadiran masuk kantor tanpa keterangan.
“Untuk PNS bolos 10 hari kerja tanpa keterangan, sudah bisa diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian.
“Mohon Kepala OPD agar mengingatkan stafnya. Nanti akan ada sosialisasi soal aturan ini. Tahun 2022, OPD sudah boleh dan wajib melakukan apel pagi di kantor masing-masing pada hari Senin dan Jumat, ”ingatnya.
Hadir dalam rakor yang dipimpin oleh Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M. Med. PH, diantaranya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kartiyus, SH, M. Si, dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Sintang.
Editor : redaksi radarkalbar.com
