FOTO : Penasehat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman saat menerima kunjungan Ketua SMSI Pusat, Firdaus dan pengurus lainnya [ist]
redaksi – radarkalbar.com
JAKARTA – Upaya pemerintah untuk mewujudkan pencapaian pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, diperlukan berbagai langkah startegis oleh pemangku kebijakan dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto.
Menyangkut hal tersebut, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman selaku Penasehat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional mengatakan, sangat perlu untuk menerapkan Sentralistik Demokratik (Sendem) untuk mencapai kearah pertumbuhan tersebut.
Hal tersebut disampaikan Dudung yang didampingi Kolonel Czi Asep Sugiharto Asisten I Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional dan Khalid Zabidi anggota tim ahli, saat menerima kunjungan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus, di ruang kerjanya, Senin 6 januari 2025.
“Dengan sistem pemerintah yang menggabungkan unsur-unsur sentralisasi dan demokrasi sehingga pengambilan keputusan dan pengawasan terpusat pada pemerintah pusat, sehingga tercipta stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang stabil,” paparnya.
Lebih lanjut Dudung menerangkan, dengan sentralistik demokratik juga akan terwujud pembangunan yang merata di seluruh wilayah, karena meskipun kekuasaan terpusat pada pemerintah pusat namun dalam pengambilan keputusan sesui dengan azaz demokrasi akan melibatkan perwakilan rakyat.
“Pada prinsipnya sistem sentralistik demokratik bertujuan mencapai keseimbangan antara efisiensi pemerintahan dan partisipasi rakyat,” ungkapnya.
Dudung mengungkapkan, efisiensi pemerintahan yang artinya proses pengambilan keputusan yang efektif dan efesien, penggunaan sumberdaya secara efektif, pelayanan yang cepat transparan dan berkualitas serta pengurangan prosedur yang tidak perlu sehingga memperlambat proses.
Sementara itu Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus menyebut di bidang politik, sentralistik demokratik akan membawa stabilitas poitik, koordinasi yang efektif antara intansi pemerintah dan akan lebih terintegrasi sehingga lebih efesien dalam mengambil keputusan.
“Secara administratif dengan pengawasan dan kontrol dari pusat akan lebih efektif, sehingga akan timbul efisiensi birokrasi yang bisa memangkas prosedur yang tidak diperlukan, hal tersebut juga berpengaruh pada pengoptimalan sumberdaya sehingga terjadi efesiensi anggaran dan SDM,” pungkas Firdaus. (red/Iwan)
