FOTO : Logo Dewan Pers [ ist ]
redaksi – radarkalbar.com
JAKARTA – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) resmi menetapkan sembilan anggota Dewan Pers periode 2025-2028.
Penyerahan berita acara hasil kerja BPPA dilakukan pada Selasa, (4/3/ 2025) berlangsung di Gedung Dewan Pers lantai 7.
Ketua BPPA, Bambang Santoso, secara langsung menyerahkan laporan tersebut kepada Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu.
Acara ini turut disaksikan beberapa anggota Dewan Pers seperti Totok Suryanto, Asep Setiawan, dan Sapto Anggoro. Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, serta beberapa anggota BPPA lainnya hadir secara daring.
Pada hari yang sama, Dewan Pers menggelar sidang pleno yang dipimpin oleh Ninik Rahayu.
Dalam sidang tersebut, secara aklamasi, Dewan Pers menyetujui sembilan anggota baru serta membubarkan BPPA setelah tugasnya selesai.
Ninik Rahayu menyampaikan apresiasi kepada BPPA atas kerja kerasnya dalam menyeleksi anggota baru.
“Kami berterima kasih kepada BPPA yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional,” ujarnya.
Diketahui, BPPA mulai bekerja sejak Agustus 2024 dan menyeleksi kandidat secara bertahap.
Pada 19 Februari 2025, BPPA telah menyeleksi para pelamar menjadi 18 calon, yang terdiri dari tiga unsur, yakni wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat.
Dari proses ini, akhirnya terpilih sembilan anggota Dewan Pers yang akan menjabat hingga 2028.
Daftar Anggota Dewan Pers 2025-2028
Unsur Wartawan
1. Abdul Manan
2. Maha Eka Swasta
3. Muhammad Jazuli
Unsur Perusahaan Pers
1. Dahlan Dahi
2. Totok Suryanto
3. Yogi Hadi Ismant
Unsur Tokoh Masyarakat
1. Komaruddin Hidayat.
2. M Busyro Muqoddas.
3. Rosarita Niken Widiastuti
Selanjutnya, daftar sembilan anggota Dewan Pers ini akan diajukan ke Sekretariat Negara untuk mendapatkan Surat Keputusan Presiden.
Serah terima jabatan dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Mei 2025.
Terbentuknya kepengurusan Dewan Pers yang baru ini, diharapkan dapat terus menjaga kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme jurnalis, dan memperkuat peran media dalam demokrasi di Indonesia. [ red/r]
