FOTO : Ketua HMI Cabang Sambas, Farhan saat berorasi dalam salah satu aksi [ ist ]
Urai Rudi – radarkalbar.com
SAMBAS – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sambas mendesak KPK RI segera mengusut dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah yang disebut-sebut menyeret nama Gubernur Kalimantan Barat “Ria Norsan”.
Desakan itu disampaikan langsung oleh Ketua HMI Cabang Sambas, Farhan, dalam keterangan tertulisnya diterima redaksi radarkalbar.com, yang menilai polemik tersebut tak boleh dibiarkan menggantung.
Farhan menegaskan, seorang kepala daerah merupakan representasi moral dan tanggung jawab pembangunan di wilayahnya.
Lantas, ia juga mengingatkan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, pemerintah provinsi memiliki kewenangan dan tanggung jawab menyeluruh dalam pengelolaan pembangunan, termasuk pendanaan infrastruktur.
“Situasi yang berkembang saat ini menimbulkan pertanyaan serius terkait integritas kepemimpinan di Kalimantan Barat. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak dan memberikan kejelasan. Jangan sampai isu ini dibiarkan berlarut dan menimbulkan keraguan publik,” tegas Farhan.
Farhan menambahkan, masyarakat tidak cukup diberi pernyataan normatif. Yang dibutuhkan, kata dia, adalah transparansi dan langkah konkret dari aparat penegak hukum agar isu ini tidak menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan.
Menurut Farhan, penjelasan resmi dari lembaga hukum maupun pihak terkait menjadi krusial agar roda pemerintahan tetap berjalan dan kepercayaan publik tidak semakin tergerus.
“HMI Cabang Sambas menuntut agar dugaan kasus ini diusut tuntas dalam waktu secepat-cepatnya. Ini bukan sekadar isu, ini soal kepastian hukum,” tegasnya.
Pria terbilang cukup vokal ini menekankan, kejelasan penanganan kasus sangat dibutuhkan agar pembangunan daerah tidak tersandera oleh prasangka dan polemik yang belum dijernihkan. [ red ]
editor/publisher : admin radarkalbar.com
