Lombok (radar-kalbar.com)- Kemenko Maritim melalui Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim, Safri Burhanuddin, membuka penyelenggaraan Simposium Asia Pasifik Geoparks Network (APGN) ke-6 yang digelar di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 31 Agustus – 6 September 2019.
Acara ini diikuti oleh sekitar 700 orang peserta yang berasal dari 35 negara di Asia Pasifik yang terdiri atas Managemen Geopark masing-masing negara, peneliti, dan perwakilan pemerintah negara-negara seluruh dunia.
“Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung pengembangan Geopark, hal tersebut ditunjukkan dengan diadakannya Konferensi Geopark Nasional pada 12 Juli 2018. Bagi Pemerintah, Geopark adalah salah satu solusi untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan” ucap Deputi Safri dalam pembukaannya.
Deputi Safri menambahkan bahwa sampai saat ini, Indonesia telah memiliki 4 wilayah UNESCO Global Geoparks (UGG) yaitu Batur UGG yang berdiri pada tahun 2012 dan diakui oleh UNESCO pada tahun 2017, Gunung Sewu UGG yang bediri pada 2015, Rinjani UGG dan Ciletuh-Pelabuhan Ratu UGG yang sama-sama diresmikan pada tahun 2018.
“Selain itu, Indonesia juga memiliki 15 Geopark Nasional dan sekitar 110 warisan geologi yang memiliki potensi besar untuk menjadi Geopark Nasional” tambah Deputi Safri.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, mengungkapkan rasa terimakasihnya atas pemilihan Pulau Lombok sebagai lokasi penyelenggaraan Simposium APGN ke-6.
“Tahun lalu kami terkena gempa bumi, tidak hanya 7 kali, tapi lebih dari 2 ribu kali. Tapi kami mampu bangkit, kami mampu menunjukkan kepada dunia bahwa warga lombok mampu bangkit lebih dari 3 ribu kali” ucap Gubernur Zul.
“Pemilihan lombok sebagai lokasi simposium APGN 2019 adalah momen historis bagi kami. Disini kami tunjukkan keteguhan dan semangat masyarakat Lombok dalam menghadapi kesulitan (paska gempa)” tambah Gubernur Zul. Dirinya berharap kegiatan APGN 2019 dapat menjadi forum untuk berbagi pengalaman, serta wahana belajar bersama mengenai bagaimana mengelola potensi alam demi kelangsungan hidup masyarakat dimasa depan.
*Peran Kemenko Bidang Kemaritiman*
“Pertama yang kami dukung adalah dengan mengusulkan Lombok menjadi tuan rumah kepada panitia APGN. Kedua, selama persiapan kami mengkoordinir rapat-rapat persiapan dengan Kementerian/Lembaga terkait” tutur Deputi Safri menjelaskan peran Kemenko Bidang Kemaritiman terhadap penyelenggaraan APGN 2019 di Lombok. Deputi Safri juga menambahkan bahwa pihaknya turut berperan dalam pelaksanaan sejumah even pendukung serta memfasilitasi penanganan pendataan tamu undangan.
“Sebagai Ketua Steering Committee, kami bantu kelancarannya. Kalau mereka ada halangan dalam persiapan, kami dari Kemenko Bidang Kemaritiman yang masuk membantu. Kelancaran semua ini tidak lepas dari pada dukungan Kemenko Maritim” tambah Deputi Safri.
Menurutnya, Kemenko Bidang Kemaritiman juga membantu dengan mengadakan pelatihan terhadap para guide di Gunung Rinjani.
“Kami dukung penguatan pengetahuan mengenai Geopark kepada masyarakat yang ada di sini. Kami dukung melalui beberapa workshop, kami datangkan para pakar untuk melatih mereka. Pelatihan tersebut dilakukan selama satu tahun persiapan” jelas Deputi Safri. Menurutnya dukungan yang dilakukan merupakan proses panjang selama satu tahun, tidak hanya pada pelaksanaan hari H saja.
“Begitu diusulkan Lombok sebagai tuan rumah, maka kami menginisiasi dengan mengundang Kementerian/Lembaga lain. Diantaranya Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membantu mempersiapkan,” tandas Deputi Safri.
Sebagai penutup, Deputi Safri menuturkan harapannya kepada para pemimpin daerah untuk dapat melihat Geopark tidak hanya sebagai suatu wilayah konservasi saja, namun sebagai wilayah yang dapat membawa kemakmuran.
“Kita punya banyak contoh perubahan kemiskinan turun drastis dan kemakmuran bertambah. Dengan dimasukannya suatu wilayah sebagai Geopark, maka Bappenas akan mencatat wilayah tersebut sebagai satu sistem pembangunan yang ada di daerah, jadi akan dimasukan dalam perencanaan pembangunan nasional. Kalau sudah begitu artinya kawasan tersebut akan lebih cepat pembangunannya,” tutup Deputi Safri.
Sumber : Biro Perencanaan dan Informasi/Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
