Sekadau (radar-kalbar.com). Kalangan DPRD Kabupaten Sekadau menilai serapan anggaran di dinas Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sekadau masih sangat minim.
Penilaian para wakil rakyat ini cukup beralasan, pasalnya saat ini sudah memasuki bulan Agustus, artinya sudah mau masuk kuartal ketiga tahun anggaran 2019.
Minimnya serapan anggaran tentu menjadi PR pemerintah daerah, kalau perlu bupati segera mengevaluasi kinerja instansi tersebut.
Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Sekadau
Yodi Setiawan pada Rabu (31/7/2019) kepada awak media melalui pesan singkatnya menuliskan minimnya serapan anggaran tentu berdampak buruk terhadap perkembangan ekonomi. Sebab, salah satu faktor yang bisa menjadi pendongkrak naiknya ekonomi masyarakat dikabupaten Sekadau,adalah dana yang berasal dari APBD dan APBN.
“Memasuki bulan Agustus, artinya, untuk penyerapan angggaran hanya menyisakan 4 bulan. Jika, mau penyerapan anggaran 100 persen sampai akhir tahun, maka harus kerja keras. Apalagi untuk mengejar pekerjaan fisik. Saya tidak yakin jika dalam waktu empat bulan sejumlah pekerjaan fisik di dinas PUPR akan tereaslisasi 100 persen,” tegas Yodi.
Padahal lanjut dia lagi, sebelumnya instansi terkait punya waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikan segala sesuatu, baik administrasi maupun pekerjaan fisik.
Mirisnys lagi, sampai saat ini di Dinas PUPR Sekadau, masih ada sejumlah proyek yang belum dilelang.
Padahal, proses lelang memakan waktu cukup panjang, mulai dari proses lelang,vefifikasi, penetapan pemenang dan masa sangah.
Proses ini sangat menguras waktu. Apabila bulan Agustus saja belum dilelang, apakah yakin kalau semua pekerjaan tersebut selesai pada akhir tahun.
Untuk mempertanyakan hal tersebut, dalam waktu dekat ini DPRD akan segera memangil tim anggaran dari bupati terkait molornya penyerapan anggaran.
“Kita minta waktu rapat dengar pendapat nanti antara DPRD dan instansi terkait, Bupati harus hadir. Tujuannya, agar Bupati mengetahui masalah yang terjadi dengan gamblang dan terbuka. Menurut saya lemahnya penyerapan anggaran di dinas tersebut. Faktor utama penyebabnya, adalah kelalaian dari kepala dinasnya sendiri,” pungkas Yodi.
Pewarta : sutarjo.
Editor : Antonius
