FOTO : Ketua IPMKH Pontianak, Arya Wila Pamungkas [ ist ]
Ulasan utama berita :
- Desakan Kepastian: IPMKH Pontianak mendesak pemerintah dan legislatif memberikan kepastian serta transparansi pembentukan DOB Provinsi Kapuas Raya.
- Stop Komoditas Politik: Wacana pemekaran diminta tidak sekadar dijadikan bahan komoditas politik tanpa roadmap yang jelas.
- Tujuan Utama: Pemekaran bertujuan mengurai ketimpangan pembangunan, memperpendek rentang pelayanan publik, dan mememeratakan anggaran di wilayah timur Kalbar.
- Transparansi Syarat: IPMKH menuntut keterbukaan informasi terkait pemenuhan syarat administrasi, akademik, fiskal, dan sosial secara jujur.
Pewarta/editor : redaksi
PONTIANAK, RADARKALBAR.COM — Ketidakpastian arah dan kejelasan perjuangan pemekaran Provinsi Kapuas Raya memicu gelombang kritik dari kalangan akademisi dan mahasiswa Kalimantan Barat. Ikatan Pelajar Mahasiswa Kapuas Hulu (IPMKH) Pontianak mendesak pemerintah dan lembaga legislatif untuk segera memberikan kepastian serta transparansi terkait progres pembentukan daerah otonom baru (DOB) tersebut.
Ketua Umum IPMKH Pontianak, Arya Wila Pamungkas, menegaskan bahwa wacana pemekaran wilayah timur Kalimantan Barat tidak boleh terus-menerus disempitkan sekadar menjadi komoditas politik atau agenda seremonial berkala. Menurutnya, publik berhak mendapatkan akuntabilitas dan peta jalan (roadmap) perjuangan yang jelas.
”Sudah terlalu lama masyarakat mendengar wacana tentang Kapuas Raya. Pertanyaannya, sampai kapan masyarakat harus menunggu? Jangan sampai pemekaran hanya menjadi komoditas politik yang terus dijual setiap momentum tertentu, sementara progres dan kepastian perjuangannya tidak pernah benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Arya di Pontianak, pada Rabu (11/11/2026).
Arya menggarisbawahi urgensi pemekaran Provinsi Kapuas Raya tidak berakar dari sekadar ambisi pembentukan birokrasi baru, melainkan merupakan persoalan mendasar yang mencakup ketimpangan pembangunan, lamanya rentang kendali pelayanan publik, hingga pemenuhan keadilan distribusi anggaran bagi masyarakat di kawasan timur Kalbar.
Guna mengakhiri kebuntuan informasi, IPMKH menuntut komitmen nyata dan keberanian politik dari seluruh pemangku kepentingan yang selama ini menyuarakan pemekaran. Dan mendesak keterbukaan informasi publik secara menyeluruh atas sejauh mana tahapan administrasi, kelayakan akademik, fiskal, dan kriteria sosial telah dipenuhi.
”Kalau memang Kapuas Raya dianggap belum memenuhi persyaratan, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Apa yang belum terpenuhi? Apa yang harus disiapkan? Siapa yang bertanggung jawab mengawal prosesnya? Jangan biarkan masyarakat terus hidup dalam ketidakpastian. Kita membutuhkan transparansi, bukan sekadar narasi optimisme,” tegasnya.
Ia menilai, kendati pemekaran wilayah tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kajian matang, pemenuhan persyaratan administratif dan akademik juga tidak boleh dijadikan rujukan elastis untuk menunda persiapan secara terus-menerus. [ red ]
Publisher : admin radarkalbar.com
PERINGATAN HAK CIPTA :
Seluruh konten/berita dalam halaman ini dilindungi oleh Undang-Undang. Mengutip, menyadur, menyalin, atau menggandakan sebagian maupun seluruh isi berita ini tanpa izin tertulis dari pihak redaksi merupakan pelanggaran hak cipta.
