FOTO : Gubernur Kalbar, Ria Norsan berfoto bersama usai memimpin rakor karhutla, Rabu 21 Oktober 2026 [ ist ]
Pewarta/editor : redaksi
PONTIANAK [ radarkalbar.com ] – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengintensifkan strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis data dan kajian ilmiah.
Langkah strategis ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Strategis Pencegahan dan Mitigasi Karhutla yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalbar, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., berlangsung di Ruang Rapat Ruai Telabang, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (21/10/2026).
Langkah kolaboratif ini melibatkan tujuh akademisi terkemuka dari berbagai perguruan tinggi di Kalbar untuk merumuskan kebijakan yang presisi. Pemerintah provinsi berkomitmen memanfaatkan hasil riset sebagai fondasi pemetaan wilayah rawan serta penentuan tindakan antisipatif di lapangan.
Dalam arahannya, Gubernur Ria Norsan menekankan pentingnya pendekatan terpadu dan berbasis sains, mengingat tantangan karhutla tahun ini diperparah oleh fenomena El Niño dan musim kemarau panjang.
”Keterlibatan para pakar diharapkan memberi perspektif ilmiah dalam mengidentifikasi penyebab kebakaran, memetakan titik rawan, serta merumuskan mitigasi yang sesuai karakteristik Kalbar. Sinergi lintas sektor adalah kunci utama,” ujar Ria Norsan.
Gubernur juga mengingatkan instruksi Presiden RI mengenai perbaikan regulasi dan pengerahan 1.000 perwira untuk mengedukasi masyarakat terkait pembukaan lahan tanpa bakar. Mengingat minimnya curah hujan, ia menginstruksikan jajaran perangkat daerah, bupati, dan wali kota untuk tidak kendor.
”Seluruh perangkat daerah harus tetap siaga dan memantau kondisi di lapangan meskipun api telah padam. Penanganan harus komprehensif dari pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, hingga pendinginan—khususnya memastikan penuntasan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara agar api tidak muncul kembali,” tegasnya.
Data resmi yang dipaparkan dalam rakor mencatat, sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Juli, luas karhutla di Kalimantan Barat telah mencapai 38.310,86 hektare, dengan Kabupaten Ketapang sebagai wilayah terdampak paling parah.
Secara ekologis, Kalbar memiliki daratan seluas 14,73 juta hektare yang mencakup kawasan hutan seluas 8,32 juta hektar, areal penggunaan lain (APL) seluas 6,33 juta hektare, lahan gambut 2,8 juta hektare (terbagi dalam 124 Kesatuan Hidrologis Gambut/KHG), kemudian kawasan mangrove dengan luas 162.516 hektare.
Dengan ekosistem gambut yang sangat luas, perlindungan dan pemulihan lahan basah ini menjadi pilar utama strategi jangka panjang penanganan karhutla di Kalbar.
Salah satu sorotan utama dalam rakor tersebut dipaparkan oleh pakar teknik sipil Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak, Ir. Arif Parabi, M.T., Ph.D., IPU., ASEAN Eng. Berdasarkan pengalaman riset gambut selama 30 tahun—termasuk studi kolaboratif 6 tahun terakhir bersama Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS).
Arif menggarisbawahi pentingnya pemantauan tinggi muka air gambut. Turunnya muka air saat kemarau dapat memicu kebakaran bawah permukaan (underground fire) yang sulit dideteksi dan menghasilkan kabut asap pekat.
Sebagai perbandingan, ia mencontohkan tata kelola gambut di Sarawak, Malaysia. “Sarawak menerapkan pengaturan pemanfaatan lahan berbasis zonasi yang ketat. Konsistensi regulasi, pengawasan, dan kepatuhan adalah kunci menjaga kelestarian gambut sekaligus menekan risiko karhutla,” terang Arif.
Tentunya, melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan ini, Pemprov Kalbar optimistis mampu melahirkan kebijakan mitigasi berbasis bukti (evidence-based policy) demi melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. [ Red ]
Publisher : admin radarkalbar.com
