FOTO : Ketua Pemuda Katolik Komda Kalbar, Hubertus V Wake [ ist ]
Pewarta : Tim liputan | Editor : SerY TayaN
PONTIANAK – Gelombang protes dan desakan publik mulai bermunculan menyusul pemadaman listrik bergilir yang melumpuhkan hampir seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) selama dua hari berturut-turut.
Kritik tajam salah satunya datang dari Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Kalbar yang menuntut PT PLN (Persero) segera memberikan solusi konkret sekaligus transparansi penuh terkait biang kerok kelumpuhan massal ini.
Ketua Pemuda Katolik Komda Kalbar, Hubertus V Wake, menegaskan masyarakat tidak cukup hanya disuguhi permohonan maaf, melainkan butuh penjelasan jujur dan detail.
”Pemadaman ini mengakibatkan terganggunya roda ekonomi masyarakat serta berbagai aktivitas kedinasan, usaha, maupun rumah tangga. Listrik sudah menjadi kebutuhan mendasar yang sangat vital,” ujar Wake dalam keterangan persnya, diterima redaksi radarkalbar.com, pada Jumat (3/7/2026).
Krisis listrik ini memicu sorotan tajam karena menghadirkan kontradiksi narasi yang mencolok antara ambisi besar pemerintah pusat dengan realitas pelayanan PLN di daerah.
Di satu sisi, pemerintah gencar mengampanyekan transisi energi ramah lingkungan dan mendorong masyarakat bermigrasi ke kendaraan listrik (EV) serta kompor induksi.
Namun di sisi lain, keandalan pasokan daya dasar di daerah seperti Kalbar justru masih rapuh dan compang-camping.
Namun, narasi pemerintah mendorong masif transisi ke ekosistem berbasis listrik untuk masa depan.
Sementara, realitas lapangan sistem kelistrikan lumpuh dua hari beruntun, mengancam aktivitas ekonomi warga.
“Bagaimana masyarakat bisa yakin untuk beralih ke energi listrik jika keandalan pasokannya saja masih bermasalah seperti ini? Persoalan ini harus segera teratasi dan jangan sampai terulang lagi,” kritik Wake, menyoroti gap besar antara jargon dan fakta lapangan.
Pria yang terbilang cukup kritis ini, menyayangkan sikap PLN yang dinilai tidak siap menghadapi situasi darurat. Berkaca pada insiden blackout skala besar yang pernah melanda beberapa provinsi lain di Indonesia, PLN seharusnya sudah mengantongi cetak biru mitigasi risiko yang matang.
Hadirnya sistem cadangan (backup system) yang tangguh mutlak diperlukan agar kerugian masif yang dialami masyarakat, pelaku usaha, dan sektor pelayanan publik dapat diminimalisir.
” Nah, merespons krisis yang masih berlangsung, kami dari Pemuda Katolik Komda Kalbar mendesak manajemen PLN Wilayah Kalbar untuk segera merilis pernyataan resmi yang transparan mengenai penyebab gangguan. Dan mengerahkan tim teknis bekerja ekstra 24 jam penuh demi memulihkan total sistem kelistrikan di Bumi Khatulistiwa,” pungkasnya. [ red ]
HAK JAWAB & KOREKSI
Redaksi membuka ruang bagi pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Silakan hubungi kami melalui email/nomor WhatsApp redaksi untuk penyampaian hak jawab secara resmi.
PERINGATAN HAK CIPTA :
Seluruh konten/berita dalam halaman ini dilindungi oleh Undang-Undang. Mengutip, menyadur, menyalin, atau menggandakan sebagian maupun seluruh isi berita ini tanpa izin tertulis dari pihak redaksi merupakan pelanggaran hak cipta.
