Oleh : Muhammad Azmi [ Pegiat Literasi ]
SETIAP tanggal 2 Mei, kita rutin memutar kembali pita rekaman sejarah tentang Ki Hadjar Dewantara.
Kita merayakan semboyan Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani sebagai fondasi filosofis pendidikan nasional.
Namun, di tengah gemuruh perayaan Hardiknas tahun ini, ada pertanyaan mendasar yang perlu kita ajukan: sejauh mana perjalanan pendidikan kita telah memanusiakan manusia, dan sejauh mana ia sekadar menjadi mesin pencetak angka?
Paradoks Angka dan Realita
Jika melihat data makro, Indonesia tampak berada di jalur yang benar. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD sudah mendekati 100%. Anggaran pendidikan pun secara konstitusional terkunci di angka 20% dari APBN.
Namun, kebanggaan statistik ini seketika luruh saat kita dihadapkan pada data kualitas. Laporan Program for International Student Assessment (PISA) 2022 yang dirilis akhir 2023 lalu menjadi alarm keras. Skor literasi membaca siswa Indonesia turun 12 poin dibandingkan tahun 2018, mencapai titik terendah sejak Indonesia ikut serta pada tahun 2000.
Skor matematika dan sains kita pun masih tertatih jauh di bawah rata-rata negara OECD. Data ini bukan sekadar angka di atas kertas; ia adalah potret nyata bahwa di ruang-ruang kelas kita, terjadi krisis pembelajaran yang akut. Kita berhasil menyekolahkan anak-anak, tetapi kita belum sepenuhnya berhasil membuat mereka belajar.
Kurikulum Merdeka: Antara Cita-cita dan Kendala
Pemerintah merespons krisis ini dengan Kurikulum Merdeka. Semangatnya mulia: memberikan otonomi kepada guru dan fokus pada materi esensial. Secara administratif, transisi ini terlihat masif. Hingga saat ini, lebih dari 300.000 satuan pendidikan telah menerapkan kurikulum ini.
Namun, estetika kebijakan seringkali terbentur pada realitas di lapangan. Di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), jargon “Merdeka Belajar” masih terasa asing.
Bagaimana bisa merdeka secara digital jika listrik dan sinyal internet masih menjadi kemewahan? Bagaimana bisa fokus pada karakter jika beban administratif guru masih mencekik produktivitas mereka? Ketimpangan kualitas guru juga tetap menjadi isu krusial.
Merujuk data Kemendikbudristek, kesenjangan antara guru yang bersertifikasi dengan yang belum, serta distribusi guru yang tidak merata di pelosok, membuat “kemerdekaan” pendidikan ini baru dinikmati oleh mereka yang berada di zona nyaman geografis.
Pendidikan di Era Kecerdasan Buatan (AI)
Refleksi Hardiknas tahun ini tidak bisa melepaskan diri dari disrupsi teknologi. Munculnya Artificial Intelligence (AI) seperti Chat GPT mengubah lanskap belajar secara radikal. Jika pendidikan kita masih mengandalkan hafalan dan tes standar, maka sistem kita akan segera usang didepak algoritma.
Tantangan pendidikan nasional saat ini bukan lagi tentang “apa yang dipelajari”, melainkan “bagaimana cara berpikir”. Hardiknas harus menjadi momentum untuk menggeser paradigma dari content-based learning menuju inquiry-based learning.
Guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber kebenaran, melainkan sebagai fasilitator, kurator, dan mentor moral. Di sinilah relevansi filosofi Ki Hadjar Dewantara kembali diuji: pendidikan harus menuntun kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat.
Menuju Indonesia Emas 2045
Kita sedang berlomba dengan waktu menuju Indonesia Emas 2045. Bonus demografi yang kita banggakan bisa menjadi bencana jika generasi mudanya hanya menjadi penonton di negeri sendiri karena kalah kompetensi.
Pendidikan nasional memerlukan lebih dari sekadar ganti menteri ganti kurikulum. Kita butuh konsistensi kebijakan, kesejahteraan guru yang manusiawi (terutama para honorer yang menjadi tulang punggung di pelosok), dan sinergi antara sekolah, keluarga, serta industri.
Menutup refleksi ini, mari kita sadari bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab satu kementerian. Ia adalah “kerja kebudayaan”. Hardiknas 2 Mei ini bukan sekadar seremoni upacara dan baju adat, melainkan hari untuk menagih janji literasi dan keadilan bagi setiap anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke.
Karena pada akhirnya, kualitas bangsa ini tidak ditentukan oleh panjangnya jalan tol, melainkan oleh apa yang tumbuh di dalam kepala dan hati anak-anak di ruang kelasnya.
