FOTO : flyer ilustrasi [ Ai ]
PERNYATAAN Prabowo Subianto di forum ekonomi Outlook bahwa “10 tahun dana desa banyak yang tidak sampai ke rakyat,” adalah kalimat yang terasa seperti “pukulan keras,” bagi banyak kepala desa dan pegiat pembangunan desa.
Bukan karena desa anti kritik, tetapi karena kerja sunyi yang sering tak terdengar di kota seolah diringkas menjadi satu kesimpulan yang pahit.
Betapa tidak. Selama satu dekade, Dana Desa hadir sebagai nafas baru bagi kampung-kampung: jalan tani terbuka, irigasi diperbaiki, jembatan kecil menghubungkan dusun, posyandu hidup kembali, BLT menyentuh warga paling rentan, dan ekonomi mikro mulai bergerak. Bagi sebagian warga desa, itu bukan angka di laporan APBN, itu perubahan nyata dalam hidup mereka.
Namun, mungkin teguran sekeras itu memang dimaksudkan sebagai alarm. Dan alarm, sekeras apa pun nadanya, tidak selalu untuk merendahkan, kadang ia hanya ingin membangunkan.
Lalu apa yang harus dilakukan desa?
Jika kritik itu adalah teguran, maka jawaban desa tidak boleh berupa keluhan. Ia harus berupa kerja. Bukan kerja reaktif yang panik, tetapi kerja reflektif yang matang.
👉Pertama, mengarahkan dana pada dampak nyata. Dengan ruang fiskal yang terbatas, desa harus semakin kreatif. Dana Desa mesti menyentuh persoalan paling mendasar: kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi lokal. Bukan sekadar proyek fisik yang selesai secara administrasi, tetapi program yang benar-benar hidup dalam denyut masyarakat.
👉Kedua, membuktikan bahwa desa tidak hanya hidup dari transfer pusat.
Potensi lokal harus digarap serius, pertanian produktif, perikanan, wisata desa, kerajinan, pangan olahan, hingga BUMDes yang benar-benar berjalan, bukan sekadar papan nama. Desa tidak boleh selamanya bergantung; ia harus tumbuh dari tanahnya sendiri.
👉Ketiga, melawan narasi negatif dengan integritas. Desa harus menunjukkan bahwa ia bukan sarang korupsi. Transparansi bukan sekadar laporan rapi untuk auditor, tetapi keterbukaan yang dipahami warga. Musyawarah yang hidup, papan informasi yang jelas, dan pengawasan partisipatif adalah benteng kepercayaan.
👉Keempat, mengubah paradigma dari “menghabiskan anggaran” menjadi “menghasilkan dampak.” Yang diukur bukan lagi sekadar serapan, tetapi perubahan: berapa warga terbantu? Berapa usaha tumbuh? Berapa pemuda memilih bertahan dan membangun kampungnya?
👉Kelima, memperkuat partisipasi masyarakat.
Petani, nelayan, perempuan, pemuda, BPD, dan tokoh agama harus dilibatkan secara bermakna. Program yang dimiliki bersama akan dijaga bersama.
👉Keenam, meningkatkan kapasitas aparatur desa.Banyak persoalan lahir bukan dari niat buruk, melainkan dari keterbatasan pemahaman regulasi dan manajemen. Pelatihan, pendampingan, dan profesionalisme pengelolaan keuangan desa harus menjadi prioritas.
Dan yang paling penting: desa harus tetap percaya diri.
Presiden adalah kepala pemerintahan. Desa adalah bagian dari tubuh besar pemerintahan itu sendiri. Kritik, jika kita menundukkan hati sejenak, bisa dipandang sebagai evaluasi seorang ayah kepada anaknya. Tetapi seorang ayah yang bijak juga mestinya melihat bukan hanya kekurangan, melainkan capaian. Teguran tidak boleh menghapus pengakuan atas kerja keras yang telah dilakukan.
Jika presiden mengatakan banyak dana tidak sampai ke rakyat, maka tugas desa adalah memastikan mulai hari ini setiap rupiah benar-benar menyentuh sawah, dapur, dan masa depan warganya.
Jawaban terbaik atas kritik bukanlah pembelaan panjang, melainkan hasil yang tak terbantahkan. Karena desa yang kuat tidak dibangun oleh tepuk tangan, melainkan oleh kerja yang sunyi, jujur, dan konsisten.
Pada akhirnya, sejarah yang akan mencatat: apakah desa sungguh bekerja memanfaatkan Dana Desa untuk membangun kampungnya, ataukah satu pernyataan keras itu yang keliru membaca denyut kerja sunyi di pelosok negeri.**
Oleh: Hamadin Moh. Nurung
