FOTO : Pengurus dan anggota BPM Kalbar berpoto di halaman depan Keraton Kadriyah Pontianak [ red/dok BPM Kalbar ]
redaksi – radarkalbar.com
PONTIANAK – Di balik cairan kental yang terlihat biasa, tersimpan jaringan kejahatan yang begitu rapi.
Oli palsu, yang diedarkan secara massif di Kalbar, bukan sekadar barang ilegal, tapi adalah simbol pembusukan sistemik yang melibatkan kekuatan uang, relasi gelap, dan kemungkinan perlindungan dari oknum dalam.
Penggerebekan besar-besaran yang dilakukan pada Jumat, 20 Juni 2025, oleh gabungan TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, BAIS, dan Pertamina, membuka tirai kegelapan itu.
Namun, menurut Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalbar, penggerebekan hanyalah langkah awal yang ditunggu publik adalah penetapan tersangka utama dan pengungkapan siapa yang melindungi mereka.
Ketua Umum BPM Kalbar, Gusti Eddy, menyatakan bahwa kasus ini akan menjadi ujian besar bagi integritas aparat hukum.
Menurut salah seorang jurnalis senior Kalbar ini, semua pihak tahu siapa yang bermain dalam industri oli palsu, termasuk seorang pengusaha yang disebut berinisial AC alias Edi.
“Jangan cuma operator lapangan yang dijadikan tumbal. Penegak hukum harus berani menetapkan aktor intelektualnya sebagai tersangka. Kalau takut, berarti kita sudah kalah sebelum bertarung,”cetusnya.
Pria yang terbilang cukup vokal ini, bahkan menyebut nilai transaksi bisnis oli palsu ini diduga mencapai puluhan miliar rupiah per bulan, dengan potensi kerugian negara yang luar biasa.
Dugaan lebih serius muncul, praktik ini bukan sekadar pemalsuan oli, tapi telah menjalar ke tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan melibatkan relasi kekuasaan.
BPM mendesak aparat penegak hukum mengusut aliran dana yang mungkin mengalir ke rekening-rekening bodong, pembelian aset mewah, atau bahkan untuk menyuap aparat agar tutup mata.
“Kalau penegak hukum serius, telusuri aliran uangnya. Buka rekening para pihak terkait, audit kekayaan mereka. Negara bisa pakai UU TPPU untuk menyita aset hasil kejahatan,” tegas BPM.
Bukan itu saja, Ishak, yang menantang aparat dan menyindir keberanian mereka dalam menggerebek “Kampung Beting”, menjadi perhatian serius.
BPM Kalbar menyebut video tersebut sebagai bentuk arogansi sekaligus alarm keras bahwa para pelaku merasa dilindungi.
“Kalau dia berani ngomong seperti itu, pasti dia merasa punya beking. Pertanyaannya: siapa? Ini harus diungkap. Negara jangan kalah gertak,” ujar Gusti Eddy.
BPM Kalbar juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menyatakan komitmen terbuka dalam membongkar mafia oli ilegal ini.
BPM bahkan meminta keterlibatan langsung dari Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala BAIS, dan Komisi III DPR RI.
“Kami minta Komisi III DPR segera panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk meminta penjelasan terbuka. Jangan sampai kasus ini menguap, apalagi kalau sampai pelakunya kabur ke luar negeri,” kata Gusti Eddy.
Ditegaskan, sebagai ormas yang vokal dalam isu keadilan publik, BPM menyatakan siap mengawal kasus ini dari jalanan hingga ke meja Mahkamah.
Ia juga mengajak elemen masyarakat sipil, kampus, hingga wartawan investigatif untuk tidak diam.
“Ini bukan sekadar penggerebekan biasa. Ini perlawanan terhadap sistem gelap yang sudah lama menghisap ekonomi rakyat. Dan kami pastikan, Kalbar tak akan tunduk,” tegasnya. [ red/r]
Editor/publisher : admin radarkalbar.com
