Indonesia Resmi Nambah Provinsi Baru, Ini Nama-namanya


POTO : peta wilayah provinsi baru di Papua (Ist)

PAPUA – RADARKALBAR.COM
INDONESIA akhirnya resmi menambah empat provinsi baru, masing-masing Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat.

Diketahui Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan lebih dulu diresmikan. Rancangan undang-undang (RUU) tentang daerah otonomi baru (DOB) ketiga provinsi itu disahkan pada akhir Juni 2022.

Sedangkan tambahan baru terakhir yang disahkan pada beberapa hari lalu yakni Provinsi Papua Barat Daya. Dengan demikian, jumlah provinsi di Tanah Air menjadi 38.

Provinsi Papua Barat Daya mencakup enam wilayah yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Mamberamo. Kota Sorong ditetapkan sebagai ibu kotanya.

Papua Barat Daya merupakan pemekaran dari Papua. Perihal pemekaran ini dituangkan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan kegembiraannya usai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR.

Tito mengeklaim, kehadiran provinsi baru tersebut menjadi kebahagiaan bagi masyarakat wilayah Sorong Raya, Papua.

“Hari ini merupakan tonggak sejarah bagi masyarakat, khususnya masyarakat wilayah Sorong Raya dan sekitarnya. Tentunya bagi Indonesia yang penuh sukacita menyambut hadirnya Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi ke-38 Republik Indonesia,” kata Tito dalam rapat paripurna DPR, Kamis (17/11/2022).

Tito berharap semua pihak tidak berlarut dalam kegembiraan hadirnya Provinsi Papua Barat Daya.

Namun, semestinya kehadiran provinsi baru ini menandakan bahwa tugas bersama semakin banyak ke depan.

Masih banyak kerjaan ke depan yang memerlukan kolaborasi kita semua, baik pemerintah, kemudian daerah, dan tentunya juga dari DPR dan DPD RI, semua pemangku kepentingan,” tutur dia.

Menurut Tito, kolaborasi itu dibutuhkan agar Provinsi Papua Barat Daya tidak hanya secara de jure disepakati, tetapi secara de facto tergerak untuk operasional.

Sumber : Aktaduma.com-


Like it? Share with your friends!