POTO : Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud saat menyampaikan Tausiah (ist).
radarkalbar, Kediri – Sedikit 5000 pengurus lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), ulama dan pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) mengikuti tausiah kebangsaan, Minggu (13/6/2021).
Kegiatan ini digelar Ponpes Wali Barokah, Kediri, Jawa Timur. Dan dihadiri pengurus Ponpes dibawah binaan LDII.
Hadir selaku narasumber utama, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud, secara daring dan luring.
Pria yang juga Pengurus Besar NU didampingi Wakil Sekjen DP MUI Arif Fahrudin M.Ag, Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Prof Dr H Firdaus Syam, M.A, Sekretaris Dr Ali Abdullah.
Dalam tausiyah kebangsaan, Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud, menekankan pentingnya keterhubungan antar manusia. Sehingga antar manusia terhubung rohani, pikiran, amaliyah dan berbagai hal lainnya.
“Ketika semuanya nyambung, keberkahan itu hadir,” ujarnya.
Menurutnya, eterhubungan itu, sudah dicontohkan Rasulullah SAW dalam membangun negara kecil bernama Madinah. Hal itu seperti yang tertuang dalam Piagam Madinah.
Dalam pandangannya, Rasulullah mendirikan negeri Madinah sebagai negara untuk menyambung, mengikat masyarakat di dalamnya untuk hidup bersama meskipun tidak satu agama.
“Islamnya saja ada golongan Muhajirin ada Ansor, ada Yahudi, Nasrani, dan Majusi yang bukan agama samawi. Dari beragam agama itu diikat untuk menyatukan perbedaan,” paparnya.
Sebagai penyatu perbedaan, Rasulullah memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai hakim, jenderal ketika perang, hingga mengurus ketertiban.
“Bahkan Rasulullah sampai mengurusi akhlak,” timpalnya.
Dijelaskan, saat Turki Utsmani runtuh, negara-negara memisahkan diri dan para tokohnya bermusyawarah dan berijtihad mengenai negara mereka,
“Pada 1936 Nahdlatul Ulama dalam Muktamar 1936 sudah membahas bentuk negara Indonesia. Berangkat dari musyawarah itulah lahirlah dasar negara,” ujarnya.
Kemudian, Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara atas musyawarah.
“Jadi bila ada yang bertanya pilih Alquran atau Pancasila, itu sama halnya menanyakan bumbu pecel tumpang atau pecel tumpang, bakso atau buletan bakso,” jelasnya.
Artinya, Pancasila itu terdapat dalam Alquran. Maka tugas pemerintah adalah menyambungkan hukum yang tetap berupa Alquran dan Sunnah ke dalam aturan-aturan, demi kemaslahatan umat.
“Alquran dan Sunnah itu hukum yang tetap, sementara masalah terus tumbuh dan berkembang, maka pemerintah tinggal membuat aturan untuk kemaslahatan. Lampu lalu lintas tidak ada dalam Alquran dan Alhadits, namun karena maslahat untuk umat manusia, maka itu sudah memenuhi aturan yang syariah,” paparnya .
Ia memisalkan lagi, mengenai wabah Covid-19. Jika Rasulullah menyuruh waspada dan lari sebagaimana waspada terhadap singa.
“Maka aturan turunannya ya lockdown dan bansos. Negeri ini tentu ada kekurangannya, maka kekurangannya yang diperbaiki bukan membubarkan negerinya,” tuturnya.
Ia menekankan, konteks hubungan negara dan agama terdapat dalam tiga hal. Pertama, negara harus mampu membuat hubungan antara hukum tetap (Alquran dan Alhadist) dengan produk undang-undang yang dihasilkan negara.
“Aturan yang dibuat negara harus bermanfaat dan mengurangi kemaksiatan atau kekacauan,” imbuhnya.
Kedua, bernegara itu harus bisa menyatukan maslahat umum dan individu.
“Contohnya pajak, hasil pajak bermanfaat untuk kepentingan umum. Namun adakalanya masyarakat dalam kondisi tak mampu bayar pajak, maka aturannya diubah bisa afirmasi atau tax holiday,” tukasnya.
Dan yang ketiga, menyatukan atau merukunkan kepentingan materi dan rohani. Terlebih lagi, saat negara memperbolehkan salat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya, bahkan mengurusinya maka sudah syariah.
Meskipun bakal ada tabrakan antara syariah dan maksiat, misalnya ada korupsi bantuan sosial.
“Maka korupsinya dibasmi bukan bantuan sosialnya yang dihilangkan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, negara yang didasari musyawarah, maka hukumnya wahib menjaga kesepakatan atau produk musyarawag tersebut. Apa yang kurang dari negeri ini, ia berpesan untuk diperbaiki bersama.
“Bukan negaranya yang dirobohkan,” timpgalnya.
Ia juga meminta semua bersyukur atas rahmat Allah kepada Indonesia, yang aman dan tenteram.
“Lebih baik menjadi orang miskin di negeri yang kuat dan kaya, ketimbang menjadi orang kaya di negeri yang barbar, penuh ancaman, dan ketidakpastian,” ujarnya.
Sementara, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, M.Sc mengemukakan pentingnya menjalin silaturahim.
“Dengan silaturahim itu, para tokoh agama bisa turut memikirkan bangsa dan negara sebagai kontribusi untuk menjadikan Indonesia negeri yang makmur penug rahmat dari Allah,” paparnya.
Tausiyah ini jadi penting untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, agar ukhuwah wathoniyah juga kuat, dan ketiga ukhuwah basariyah terjaga. Para pendiri bangsa mendirikan negeri ini atas perbedaan yang tak bisa dihindari, dan para ulama menjadi motor penggerak perjuangan. Dari perbedaan itu, justru kita menyatu,” pungkasnya.
Menurut dia di tengah era digital ini, internet mempermudah lalu-lalang informasi. Namun teknologi itu, juga mempermudah fitnah menyebar, “Digitalisasi memungkinkan menulis atau mengubah suara menjadi saya, padahal pesan-pesannya bukan dari saya. Ini bisa mendatangkan fitnah dan perpecahan umat,” ujar Chriswanto.
Selain itu, dirinya juga mengingatkan, LDII didirikan bertujuan untuk berkontribusi kepada umat, bangsa, dan negara secara positif. “Kami memiliki delapan program kerja yang diselaraskan dengan program nasional, agar menjadi solusi. LDII harus mendukung bangsa dan negara dan memberi solusi terutama masalah kebangsaan. Bila Indonesia goyang, LDII turut ikut sempoyongan,” tegas dia.
Sementara, Ketua DPW LDII Kalbar, Susanto mengaku bangga mendapatkan tausiyah dari seorang ulama besar yang mendoktrin tentang kebangsaan. Hampir seluruh peserta dari Kalbar mengaku bangga dengan tausiyah ini.
“Wejangannya semakin memantapkan kita untuk merawat dan menjaga persatuan bangsa,” ucapnya.
Pewarta /sumber : Rilis
Editor /uploader : redaksi radarkalbar.com.