FOTO : Ilustrasi [ Ai ]
KITA lanjutkan polemik mobil pikap impor dari India. Makin panas, jelas. Karena membeli pikap itu gunakan uang rakyat.
Semakin membara, partai koalisi justru ikut menyerang kebijakan Prabowo itu. Simak narasinya sambil membayangkan seruput Koptagul, wak!
Kalau PDIP mengkritik, itu biasa. Refleks politik. Otot oposisi memang dilatih untuk itu. Namun ketika partai-partai koalisi sendiri mulai angkat suara, di situlah publik mendadak berhenti mengunyah gorengan dan menatap layar lebih serius.
Kebijakan impor 105.000 unit pikap dan truk ringan senilai Rp 24,66 triliun oleh PT Agrinas Pangan Nusantara mendadak bukan cuma soal kendaraan, melainkan soal keberanian politik.
Di tengah visi Presiden Prabowo Subianto tentang kemandirian industri dan penguatan produksi dalam negeri, kontrak impor dari India yang mencakup 35.000 Mahindra Scorpio Pick-Up, 35.000 Tata Yodha Pick-Up, dan 35.000 Ultra T.7, terasa seperti adegan yang tidak sinkron dengan soundtrack nasionalisme ekonomi.
Uang muka sudah dibayar 30% atau Rp 7,39 triliun. Klaim penghematan disebut mencapai Rp 46 triliun dibanding membeli produk lokal. Namun di sisi lain, ada proyeksi potensi gerusan PDB hingga Rp 39 triliun jika industri dalam negeri terdampak.
PDIP melalui Ketua Banggar DPR Said Abdullah terang-terangan meminta pembatalan. Ia menilai kebijakan ini berpotensi menggerus ekonomi nasional dan menunjukkan manajemen Agrinas belum sepenuhnya memahami arah besar presiden. Bagi oposisi, kritik semacam ini wajar. Itulah fungsi kontrol.
Yang membuat situasi berubah nada adalah suara dari partai koalisi sendiri. Dari Partai Golkar, Idrus Marham menyatakan dukungan terhadap penundaan kebijakan. Ia sejalan dengan seruan agar keputusan besar seperti ini dikaji ulang.
Rekannya sesama kader Golkar di Komisi IV, Firman Soebagyo, bahkan menyindir agar pidato tentang kemandirian industri tidak berhenti sebagai slogan. Golkar bukan partai kecil dalam koalisi. Suara mereka biasanya identik dengan stabilitas dukungan.
Dari Partai Demokrat, anggota Komisi VI Herman Khaeron mengaku terkejut karena rencana impor jumbo ini tidak pernah dibahas detail dalam rapat dengar pendapat. Ia merasa DPR seperti mengetahui kabar ini justru dari media. Rasa “kecolongan” yang diungkap Demokrat menambah daftar panjang keganjilan komunikasi politik dalam kebijakan ini.
Gerindra sendiri, sebagai partai presiden, juga tidak menampilkan sikap serba membela. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta agar keputusan final menunggu kepulangan presiden dari luar negeri. Pernyataan itu memang diplomatis, tetapi tetap menunjukkan bahwa kebijakan ini belum solid di lingkar dalam koalisi.
Di Komisi VI, Wakil Ketua Nurdin Halid menegaskan, impor harus sesuai UUD 1945 dan kepentingan nasional. Kalimat normatif, tetapi dalam konteks ini terasa sebagai alarm. Jika semua baik-baik saja, biasanya tidak perlu ada pengingat konstitusional.
Fakta di lapangan menambah tekanan. Sekitar 1.000 unit sudah tiba di Tanjung Priok, dengan laporan hampir 1.000 Mahindra Scorpio dan 552 unit telah keluar dari TPS setelah clearance. Barangnya sudah nyata. Jika dibatalkan, ada potensi penalti bisnis. Jika dilanjutkan, kritik politik membesar.
Inilah yang membuat judul ini terasa relevan. Partai pendukung mulai berani menyerang kebijakan presiden. Serangan itu mungkin masih dibungkus kata “evaluasi”, “penundaan”, atau “kajian ulang”, tetapi substansinya jelas, keberatan. Dalam politik koalisi, keberanian semacam ini bukan hal lumrah, terutama di awal pemerintahan yang biasanya masih dalam fase konsolidasi.
Publik kini menyaksikan dinamika yang jarang terjadi. Oposisi bersuara keras, koalisi ikut mengerem, dan kebijakan bernilai triliunan berada di persimpangan. Apakah ini pertanda koalisi yang kritis dan sehat? Atau sinyal adanya retakan komunikasi di tingkat elite? Yang pasti, kebijakan impor pikap ini telah berubah menjadi panggung ujian solidaritas politik.
Oleh : Rosadi Jamani
[ Ketua Satupena Kalbar ]
#camanewak
#jurnalismeyangmenyapa
#JYM
