FOTO : Saat pelaksanaan eksekusi tanah oleh PN Mempawah di Kecamatan Segedong [ ist ]
Hamzah – radarkalbar.com
MEMPAWAH – Suasana haru dan getir menyelimuti kawasan RT 01/RW 01, Desa Parit Bugis, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, pada Rabu (25/6/2025).
Maklum saja, saat itu tim dari Pengadilan Negeri (PN) Mempawah sedang melaksanakan eksekusi lahan sesuai putusan perkara perdata Nomor : 72/Pdt.G/2020/PN Mempawah.
Eksekusi dilakukan terhadap bidang tanah seluas 2.189 meter persegi yang terdiri dari dua sertifikat hak milik. Apalagi di atas lahan tersebut, berdiri empat rumah warga yang telah lama ditempati.
Proses pengosongan dilakukan dengan pengamanan ketat dari aparat Polres Mempawah dan Polsek Segedong.
Ketua tim eksekusi, Erwin, menjelaskan eksekusi berlangsung kondusif dan telah sesuai prosedur.
“Lahan ini telah dikosongkan dan secara resmi diserahkan kepada pemohon eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.
Namun di balik kelancaran pelaksanaan, tersimpan kisah panjang sengketa yang menyisakan tanda tanya di kalangan warga.
Salah satunya datang dari Mansyur, tokoh masyarakat setempat yang mempertanyakan keabsahan proses perpindahan hak kepemilikan lahan.
Menurutnya, lahan tersebut semula digarap oleh almarhum Lambak Bin Pabila, dan keberadaan rumah-rumah di atasnya telah berlangsung bertahun-tahun atas izin keluarga almarhum.
“Lahan ini tidak pernah dijual. Ada warkah, surat penguasaan, semua diakui ahli waris. Tapi entah bagaimana bisa berpindah ke almarhum Kades, lalu ke Bong Sui Nyan,” ungkap Mansyur.
Ia menduga terjadi kejanggalan dalam proses administrasi pertanahan, termasuk kemungkinan pemalsuan dokumen.
Warga juga menyayangkan hingga saat eksekusi dilakukan, batas-batas tanah yang disengketakan tidak bisa dijelaskan secara rinci oleh pihak terkait.
“Masyarakat kecil hanya bisa pasrah, padahal rumah-rumah itu dibangun di atas tanah yang dulunya dikuasai keluarga kami. Kami merasa ada yang tak beres sejak awal,” kata Mansyur, yang menyebut kasus ini menjadi gambaran lemahnya posisi hukum warga kecil dalam konflik agraria.
Meski pihak tereksekusi sempat menyatakan keberatan dan melakukan perlawanan. Namun langkah itu tak mampu menghentikan proses hukum yang telah berjalan. Lahan pun akhirnya dikosongkan sesuai putusan.
Peristiwa ini menambah daftar panjang persoalan pertanahan di daerah yang menyisakan persoalan sosial, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam proses jual beli dan pengalihan hak atas tanah. [ red]
Editor/publisher : SerY TayaN
